LPDP sendiri telah mengadakan skema dana riset berupa Riset Inovatif Produktif atau RISPROS. Syaiful mengungkapkan apabila pengalihan dana diberikan untuk riset maka akan terjadi redundant.
"Kalau Pak Presiden bilangnya mau dialihkan ke riset itu, itu redundan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
"Saya kira pihak LPDP dan Kemenkeu perlu menjelaskan kepada Pak Presiden itu bahwa sebenarnya di LPDP sudah ada (dana) riset," ujarnya.
Mengenai posisi Komisi X tentang penghentian alokasi dana LPDP ini, Syaiful menegaskan agar pemerintah perlu memberi penjelasan terlebih dahulu.
"Baru kita akan bersikap mendukung atau tidak. Karena saya merasa alokasi dana itu belum perlu untuk disetop karena kebutuhan kita untuk memberikan biaya bahkan harus ditingkatkan, dan saya merasa dengan sekarang yang ada ini belum memenuhi target," pungkasnya. (*)