BULUNGAN.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memastikan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Diketahui, jadwal pengangkatan CPNS 2024 akan dilaksanakan paling lambat pada Juni 2025.
Sementara itu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dijadwalkan pada Oktober 2025.
Sekda Bulungan Risdianto dalam keterangannya yang diterima di Tanjung Selor, Senin (24/3), mengatakan Pemkab Bulungan segera merevisi surat edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
Revisi dilakukan menyesuaikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/1249/M.SM.01.00/2025.
“Kami juga segera revisi surat yang pernah kami keluarkan sebelumnya, untuk menyesuaikan dengan surat Menteri PANRB yang terbaru," katanya.
Sekda menambahkan seluruh persiapan pengangkatan sedang berlangsung, termasuk proses usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Pemkab Bulungan juga memastikan telah menyiapkan anggaran untuk belanja pegawai yang diangkat melalui CPNS maupun PPPK.
"Mengenai TTP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tentu menyesuaikan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) mereka bekerja dan anggarannya sudah siap," tuturnya.
Instruksi Kepala BKN
Terkait penerbitan NIP CPNS dan PPPK 2024, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau agar seluruh kantor layanan BKN rutin melakukan plan-do-check untuk memastikan seluruh proses layanan kepegawaian dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
“Beberapa layanan ASN yang menjadi perhatiannya, diantaranya yakni progres penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024, serta kemudahan proses Pencantuman Gelar di seluruh wilayah kerja Kantor Regional I-XIV dan UPT BKN,” demikian dikatakan Prof Zudan dalam arahan Apel Pagi di BKN, Senin (24/3), secara daring.
Dia mengajak seluruh pegawai BKN untuk terus meningkatkan produktifitas dan efektivitas layanan kepegawaian.
“Rutin lakukan plan-do-check ke wilayah kerja masing-masing terkait porgram-program yang akan kita kerjakan, seperti penyelesaian NIP CPNS dan PPPK, komunikasikan dengan instansi masing-masing.”
“Sementara bagi instansi yang belum mengajukan segera dihubungi, yang sudah mengajukan diajak bicara terutama jika ada yang BTS (Berkas Tidak Sesuai), BTL (Berkas Tidak Lengkap), dan yang akan di-TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat),” sambungnya, dikutip dari keterangan Humas BKN.