BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang baru, yakni Arie Septia Adinata, SE, M.Ap dan Sumarno, S.Pd yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.
DPRD Bengkulu Utara mengungkapkan melihat dari visi dan misi Bupati, ada program besar yang ditargetkan untuk membangun Bengkulu Utara. Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD BU Hasdiansyah menyarankan agar bupati baru ini melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat Kepala OPD, agar dapat mendukung program yang telah dicanangkannya.
"Kepemimpinan Bupati dan Wabup BU saat ini, sudah seharusnya mendapat dukungan seluruh jajaran aparatur sipil negara, terutama Kepala OPD. Mengingat, visi misi besar yang harus dijalankan nanti terhadap program dan kerja keras kepala daerah, sudah seharusnya pejabat yang membantu kinerja kepala daerah dapat bersinergi penuh. Maka itu, ia menyarankan agar kepala daerah yang baru melakukan evaluasi terhadap pejabat OPD," ujar Hasdiansyah
Ia pun membeberkan, untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan seluruh jajaran yang kuat dan memiliki pemahaman yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati.
BACA JUGA:DPRD BU Dukung Wacana Rayakan HUT Kabupaten BU
Sehingga seluruh jajaran ASN terutama kepala OPD harus benar-benar bekerja keras mencari peluang pembangunan dan menentukan program yang sesuai dengan visi misi Bupati yang memang pro rakyat.
Ia mendorong, Bupati Bengkulu utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap dan Wakil Bupati Sumarno, S.Pd untuk meminta jajaran ASN terutama kepala OPD untuk benar-benar bekerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan Bengkulu Utara.
“Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki tim yang kuat dan cerdas dalam menjabarkan visi dan misi pembangunannya. Selain itu juga, menurut kami bupati harus melakukan evaluasi seluruh jajaran pejabat daerah, terutama kepala OPD terkait dengan kinerja masing-masing OPD.
Apalagi Bupati Arie bukan baru kali ini menjabat melainkan sudah dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati. Salah satu tugas wakil Bupati adalah pengawasan internal pemerintah, sehingga ia menilai Bupati Arie sudah memiliki banyak referensi terkait dengan kinerja ASN. Maka kami berharap Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi terkait dengan kinerja masing-masing pejabat agar jangan menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan,” bebernya.
Pendapatnya ini, bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, ada kepala OPD yang dinilainya memiliki kinerja rendah dalam pelaksanaan APBD 2024 lalu. Hal ini ditunjukan dengan tidak gagalnya pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik.
Pekerjaan yang tidak tuntas tersebut dinilainya bukan hanya menunjukan kinerja yang buruk dari jabatannya. Namun menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat yang terhambat menerima manfaat dari besarnya pembangunan yang dilakukan.
“Ada OPD yang memang tahun lalu tidak bisa menuntaskan program, bahkan program fisik. Hal ini harus menjadi catatan bagi Bupati terkait dengan kinerja pejabatnya. Tahun lalu di Dinas Kesehatan ada pekerjaan yang tidak selesai, ini harus menjadi catatan. Apalagi terkait dengan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak bisa diserap maksimal sehingga dampaknya masyarakat tidak bisa menerima manfaat pembangunan tersebut, evaluasi harus terus dilakukan,” demikian Hasdiansyah.(*)