BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO– Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbanda) mengadakan Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara ini berlangsung di Ruang Command Center Setdakab BU pada Kamis (30/1) dan dirangkaikan dengan Penandatanganan Serentak Perjanjian Kinerja oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Wakil Bupati BU, Arie Septia Adinata, SE, MAP, membuka acara tersebut yang turut dihadiri oleh jajaran DPRD BU, perwakilan dari Polres dan Kodim 0423/BU, serta para kepala perangkat daerah, camat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Arie menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RKPD 2026.
BACA JUGA:Refocusing APBD 2025, Alokasi Dana Desa Berkurang Rp 4,8 Miliar
Selain itu, melalui penandatanganan perjanjian kinerja, diharapkan tercipta komitmen bersama antara aparatur pemerintahan dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
"Ranwal RKPD harus disusun secara terarah, transparan, dan terukur agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang. Selain itu, keselarasan dengan program pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi hal yang sangat penting," ujar Arie.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami dan mengimplementasikan program prioritas yang telah dirancang, termasuk menyesuaikan dengan program kerja 100 hari bupati terpilih mendatang.
Selain itu, Wabup Arie menegaskan pentingnya menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidak akan cukup untuk menjalankan pembangunan secara maksimal.
"Kita harus terus berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jika hanya mengandalkan APBD, pembangunan tidak akan optimal. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi dengan pusat harus lebih ditingkatkan," tutupnya.