Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berikan delapan catatan akhir tahun (catahu) terkait kebijakan pendidikan dan guru selama 2023. Di dalamnya P2G membahas tentang kehadiran PPPK Guru, Guru Penggerak, hasil PISA 2022 dan Asesmen Nasional, hingga skema SNPMB yang terbaru.
P2G berharap catahu 2023 bisa ditindaklanjuti sehingga kualitas pendidikan tanah air bisa kian terakselerasi. Untuk itu, berikut 8 catahu dari P2G untuk kebijakan pendidikan dan guru selama 2023 selengkapnya.
8 Catatan Akhir Tahun P2G
1. Perekrutan Guru PPPK
P2G mengapresiasi upaya Kemendikbudristek, Kemenag, dan Panselnas dalam pelaksanaan guru PPPK di tahun 2023. Namun, catatan yang harus dibenahi adalah target perekrutan 1 juta guru yang tidak tercapai.
Diketahui, seleksi guru PPPK hingga akhir tahun 2023 baru mencapai angka 794.724 orang. Sehingga masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi terkait hal ini.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim juga memberikan catatan terkait adanya ribuan guru yang sudah lolos ambang batas nilai tetapi tidak diberikan kejelasan statusnya hingga akhir tahun 2023.
"Namun kami sangat menyesalkan masih ada ribuan guru sudah lolos passing grade (PG) yang nilainya di atas ambang batas (istilah P-1), sejak 2021, dijanjikan akan diberi formasi pada 2022 lalu 2023, dan kini dijanjikan kembali mendapatkan formasi pada 2024 nanti," ungkap Satriawan dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, ditulis Sabtu (30/12/2023).
Selanjutnya, P2G juga menyoroti terkait kekurangan guru ASN karena pemerintah daerah hanya mengajukan 296.059 formasi dari 601.174 formasi guru PPPK yang dibutuhkan. Hal ini menurutnya menimbulkan lingkaran setan lantaran sekolah mau tak mau harus merekrut guru honorer.
Sayangnya untuk memberantas hal ini, P2G menilai solusi yang diberikan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui "Talent pool" hanya menjadi bumerang. Karena seharusnya perlu diadakan sinkronisasi antara kebijakan guru PPPK dan pemerintah pusat-daerah hingga pemutakhiran data terkait hal tersebut.
2. Program Guru Penggerak (PGP)
P2G menilai program Guru Penggerak (PGP) belum mampu meningkat kualitas pembelajaran dan kompetensi guru. Karena, program ini dinilai menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik diantara sesama guru.
"Terlebih lagi syarat maksimum guru penggerak berusia 50 tahun, rasanya ini diskriminatif menutup pintu bagi guru di atas 50 tahun yang ingin mengikuti PGP, mengembangkan karir, dan meningkatkan kompetensi dirinya," lanjut Satriwan.
Untuk itu, P2G berharap kedepannya PGP bisa membuka kesempatan seluruh guru untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sehingga ketika menjadi kepala sekolah bahkan pengawas bisa memimpin ekosistem pembelajaran yang mengedepankan prinsip inklusif, terbuka, berkelanjutan, dan berkeadilan.
3. Hasil PISA 2022 dan Asesmen Nasional (ANBK)
P2G menilai Mendikbudristek Nadiem melakukan glorifikasi terkait ranking tes PISA 2022 Indonesia yang naik. Sedangkan menurut Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri skor literasi, numerasi, dan sains Indonesia justru menurun dan faktanya tertutupi.
"Skor matematika Indonesia sama dengan Palestina yang kondisinya jauh lebih tidak stabil karena sekolah mereka porak poranda akibat perang," tulis keterangan P2G.
4. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dinilai P2G memperlebar kesenjangan digital sejak era Covid-19. Hal ini terlihat karena beban administrasi yang harus diinput secara digital pada guru semakin berlipat-lipat.
"Jika periode dulu para guru dipenuhi beban administrasi, sekarang diganti menjadi beban aplikasi," kata Iman.
5. Kepastian Kurikulum Nasional
P2G meminta Kemendikbudristek untuk segera memastikan apakah Kurikulum Merdeka menjadi Kurikulum Nasional. Kepastian ini akan membuat batasan untuk mengukur ketercapaian dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai satu kebijakan nasional.
Selain itu, naskah akademik Kurikulum Merdeka harus segera terpenuhi dan bisa diakses publik. Karena dijelaskan P2G, Kurikulum Merdeka timbul berdasarkan Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran (2022) sehingga mengacu pada pelaksanaan Kurikulum Darurat saat pandemi Covid-19.
6. Pemilu 2024
Guru dihmbau tidak terlibat politik praktis dalam proses Pemilu 2024. P2G dengan tegas menolak politisasi di ruang pendidikan baik sekolah, madrasah, pesantren, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya.
"Kami sangat mengapresiasi langkah KPU memperketat aturan, sehingga tidak memungkinkan kampanye politik di sekolah atau madrasah," lanjut Iman.
7. Tiga Dosa Pendidikan
Kemendikbudristek dinilai harus menuntaskan Tiga Dosa Pendidikan yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di satuan pendidikan. Hingga saat ini, P2G terus mengapresiasi langkah Kemendikbudristek dalam mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut.
Namun, Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah menyebutkan implementasinya harus dikawal terus menerus. Seperti yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
Peraturan tersebut menjelaskan bila harus segera dibentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) paling lama 6 bulan setelah peraturan diterbitkan di sekolah dan madrasah.
"Artinya Januari 2024 semua sekolah dan madrasah di Indonesia yang berjumlah lebih dari 300 ribu semestinya sudah membentuk TPPK dan memahami tupoksinya," sebutnya.
Menurut PPG, sayangnya fakta di lapangan hingga akhir Desember 2023 sekolah hanya membentuk tim saja. Karena ditekan oleh dinas pendidikan, sekolah belum mengerti harus berbuat atau melakukan tindak lanjut seperti apa.
Selain itu, sosialisasi regulasi pencegahan kekerasan ini dinilai belum merata ke madrasah. Sehingga, P2G mendorong agar sekolah dan madrasah diberikan pemahaman mendalam soal kekerasan hingga pencegahannya.
Langkah yang bisa dilakukan Kemendikbudristek menurut P2G adalah terus melibatkan organisasi guru. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan instruktur yang direkrut dari beragam unsur, seperti pemda, kampus LPTK, KPAI / KPAD, dinas pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, SAT PPA Kepolisian, dan organisasi profesi guru. Setelah pelatihan selesai dilakukan, para instruktur ini kembali ke daerah masing-masing dan melaksanakan pelatihan kepada pihak sekolah.
"Dibutuhkah pemahaman bersama secara kolaboratif gotong royong mencegah tindak kekerasan di sekolah dan madrasah. Pemda juga punya tanggung jawab melakukannya," pungkas Feriyansyah.
8. Skema Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)
Untuk level perguruan tinggi, P2G memberikan apresiasi terhadap skema SNPMB dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang dinilai semakin baik. Skema baru SNBP yang sudah mulai berlangsung prosesnya dinilai semakin memberikan keadilan.
Namun, keberadaan PTN-BH menurut Pengurus Nasional P2G, Fauzi Abdillah dinilai masih menjadi penghalang. Terutama bagi masyarakat ekonomi yang lemah. Dengan demikian, P2G berharap ada solusi baru terkait banyaknya perguruan tinggi swasta yang tutup karena perguruan tinggi negeri membuka jalur mandiri.
Sedangkan untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), P2G menilai perlu dibuat lebih inklusif dan mudah diakses, khususnya untuk program IISMA (Indonesian International Student Mobility Award).
"IISMA (Indonesian International Student Mobility Award) yang ditengarai hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki privilege untuk menguasai bahasa asing dan memiliki sertifikat kompetensi berbahasa yang sulit dijangkau secara finansial untuk banyak mahasiswa," tambahnya.
Terakhir, pelaksanaan MBKM mandiri oleh banyak kampus perlu diawasi secara ketat agar kualitas pelaksanaannya tetap terjadi.
"Jangan sampai yang penting ada stempel MBKM, namun keluar dari substansi," tutp Fauzi. (net)
Kategori :