Kementerian Desa diminta ikut turun tangan agar alokasi dana desa benar-benar digunakan untuk memajukan desa, bukan untuk kegiatan administratif yang tidak memberikan dampak signifikan.
Sebagai solusi, Mafirion menyarankan agar anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pemantapan dibatasi maksimal 5 persen dari total ADD.
Hal ini bertujuan agar sebagian besar dana desa dapat diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Dana desa harus difokuskan untuk kemajuan desa. Jangan sampai pembangunannya terhambat hanya karena biaya kegiatan administratif yang seharusnya bisa lebih efisien,” tutup Mafirion.
Kategori :