RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Indonesia berpotensi keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) dengan memanfaatkan potensi minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, terutama dalam produksi biodiesel B100.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, hilirisasi CPO dapat menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi, yang mencakup produksi berbagai produk turunan kelapa sawit, diyakini dapat membawa dampak positif yang signifikan.
Dida mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan sejumlah produk turunan CPO, termasuk biodiesel B35, dengan potensi untuk meningkatkan produksi menjadi B50 dan B100.
BACA JUGA:BYD Salip Hyundai di Pasar Indonesia, 4 Mobil Listrik Ini Jadi Jawaranya!
Tidak hanya sebagai alternatif energi terbarukan, pengembangan produk sawit seperti bioavtur dan bioethanol juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, memperbaiki neraca perdagangan, serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Salah satu dampak positif lainnya adalah stabilisasi harga CPO.
Dengan peningkatan permintaan produk turunan CPO, pemerintah berharap dapat menciptakan pasar domestik yang kuat, sehingga mengurangi volatilitas harga minyak kelapa sawit.
Dida menambahkan bahwa sektor kelapa sawit juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta kontribusinya dalam kedaulatan pangan dan energi terbarukan.
BACA JUGA:Prediksi Emas Dunia Tembus $3.000, Harga Emas Antam Naik Signifikan
Menurut data terbaru, pada 2023 Indonesia memproduksi 54,84 juta ton minyak sawit, dengan ekspor mencapai nilai USD 30,32 miliar.
Sektor kelapa sawit, yang telah menjadi primadona perekonomian Indonesia selama lebih dari dua dekade, diyakini masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang.
Pemerintah berharap agar sektor ini bisa menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendorong Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pendapatan menengah.