478 Proposal Perebutkan 33 Jatah BSPS-PB 2024

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lebong saat ini tengah menyeleksi 478 proposal calon warga penerima Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya (BSPS) program Pembangunan Baru (PB) tahun anggaran 2024.

Seleksi berkas proposal menyusul sudah masuknya usulan pemerintah desa dan kelurahan untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga kurang mampu.

Kepala Perkim Lebong, Epan Gustanto, SP mengatakan, bahwa 478 proposal yang sudah diterima tersebut sudah termasuk proposal yang diusulkan desa dan kelurahan di 2023, dengan jumlah sebanyak 300 proposal, sementara proposal yang masuk di tahun 2024 sebanyak 178 proposal.

"Jadi, total proposal yang kita seleksi untuk nantinya ditetapkan sebagai calon penerima BSPS-PB sebanyak 478 proposal," ungkap Epan Gustanto.

Baca Juga: Pejabat Hasil Selter JPTP Belum Bisa Dilantik Meski Rekom KASN Sudah Dikantongi

Masih kata, Epan, proposal yang sudah masuk akan diverifikasi untuk menentukan siapa saja warga yang paling layak atau berhak untuk mendapat bantuan renovasi rumah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan berdfasarkan Peraturan Bupati (Perbup).

"Persyaratan untuk mendapatkan program ini, meliputi minimal sudah menikah selama 10 tahun, masuk dalam data keluarga tidak mampu, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan sudah memiliki tanah pribadi untuk lokasi pembangunan rumah," lanjutnya.

Dari hasil verifikasi, nantinya hanya akan di ambil sebanyak 33 proposal saja. Jumlah itu sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 1,3 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Lebong TA 2024.

"Proposal yang masih tersisa nantinya tetap akan kami masukan pada usulan tahun berikutnya," katanya.

Setelah verifiasi proposal selesai, tambah Epan, pihaknya akan merekrut tim fasilitator yang nantinya akan membantu jalannya program pembangunan rumah tidak layak huni.

Hanya saja, Ia mengaku belum dapat memastikan apakah di tahun depan program ini tetap dilanjutkan atau sebaliknya.

"Kita berharap, program ini masih tetap akan dilanjutkan di tahun depan. Terlebih mengingat masih banyak rumah warga tidak layak huni yang harus dibantu oleh pemerintah daerah, agar bisa menempati rumah yang lebih layak huni," tandasnya. (*)