Pendaftaran CPNS & PPPK 2024: Kabar Terbaru Formasi untuk Tamatan SMA

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah mengajukan penambahan formasi CASN untuk tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saat ini, Pemkab Mukomuko masih menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pengajuan penambahan formasi untuk tamatan SMA tersebut.

"Kami sudah mengajukan penambahan 17 formasi CASN untuk SMA, kini menunggu persetujuan dari BKN," kata Pejabat Badan Kepegawaian Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko Niko Hafri di Mukomuko, Kamis (6/6).

Sebelumnya, Pemkab Mukomuko diminta untuk melakukan revisi terkait formasi tambahan untuk tamatan SMA.

Baca Juga: Lulus PPPK 2023 Belum Terima NIP, Disuruh Ikut Tes Lagi Tahun Ini

"Kami sudah melakukan revisi kebutuhan prioritas dan kualifikasi pendidikan, sekarang menunggu persetujuan dari BKN," ujarnya.

Pemkab Mukomuko juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak KemenPAN-RB terkait jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024.

KemenPAN-RB sebelumnya menyetujui usulan formasi CPNS 2024 dan maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.000 orang.

Perinciannya, 150 formasi CPNS dan 850 formasi PPPK.

Dari sebanyak 150 formasi CPNS itu terbagi untuk tenaga kesehatan 75 dan tenaga teknis 75.

Khusus formasi untuk tamatan SMA, Kabupaten Mukomuko tahun ini mendapatkan 59 formasi. Nah, Pemkab Mukomuko mengajukan penambahan 17 formasi lagi untuk tamatan SMA.

Sebelumnya sebanyak 59 formasi di bidang teknis ini untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka akan bekerja sebagai bendahara ataupun bidang administrasi lainnya.

Namun, dari hasil rapat dengan pihak Kemepan-RB, Pemkab Mukomuko meminta adanya penambahan 17 formasi untuk tamatan SMA sebagai tenaga teknis di puskesmas dan sekolah.

Penambahan 17 formasi untuk tamatan SMA ini, diharapkan nanti ada tenaga teknis di puskesmas. Mereka dapat membantu persoalan administrasi di puskesmas. (jp)