Hanya Satu Pejabat Daftar Seleksi Eselon II Lebong, Masih Sepi Peminat?

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Memasuki akhir minggu pertama masa pendaftaran seleksi terbuka jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, hingga saat ini hanya satu pejabat yang telah mengajukan berkas pendaftaran ke Sekretariat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong.

Kepala BKPSDM Lebong, Benny Khodratullah, MM, melalui Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur (PKA), Wince Damayanti, S.KOM, menyatakan bahwa hingga saat ini baru satu pejabat yang telah menyerahkan berkas pendaftaran untuk seleksi terbuka jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Lebong.

"Iya, baru ada satu pejabat yang menyerahkan berkas pendaftaran seleksi terbuka. Pejabat tersebut merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Lebong," ujar Wince Damayanti.

Baca Juga: Kunjungan Terakhir Safari Ramadhan Sambangi Desa Pagar Agung

Meskipun jumlah pendaftar masih sedikit, pendaftaran akan tetap dibuka hingga tanggal 10 April mendatang. Namun, jika jumlah pendaftar tetap rendah, kemungkinan masa pendaftaran akan diperpanjang.

"Untuk setiap jabatan yang dilelang, minimal harus ada tiga pelamar. Jika kuota tidak terpenuhi, Pemkab akan memperpanjang masa pendaftaran selama 10 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Wince juga menjelaskan bahwa setelah periode pendaftaran, Pemkab akan menggelar tes tertulis yang diikuti dengan tes wawancara. Targetnya, pada awal Mei mendatang, sepuluh jabatan eselon II yang kosong bisa diisi oleh pejabat baru.

"Semoga proses seleksi ini dapat berjalan lancar, sehingga sepuluh jabatan kosong di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat segera terisi," tegasnya.

Adapun sepuluh jabatan eselon II yang akan dilelang oleh Pemkab Lebong antara lain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUPR-Hub), Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sekretaris DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Saptop PP (Pemberdayaan Perempuan), DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana), Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), dan Perpusda (Perpustakaan Daerah). (*)