Istana Sebut Pengangkatan Guru Madrasah Jadi PPPK Rumit, Begini Masalahnya

Sebelumnya, ribuan guru madrasah swasta dari berbagai penjuru tanah air menggelar demo di depan Balai Kota, Rabu, 30 Oktober 2025.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mampu memacetkan kawasan Balai Kota, Monas, Patung Kuda, dan sekitarnya.

Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM) Tedi Malik mengatakan aksi diinisiasi oleh empat forum guru madrasah swasta. Semuanya bersatu dan menuntut keadilan kepada pemerintah.

"Kami, guru-guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan afirmatif pemerintah pusat dan daerah yang terus mengecualikan madrasah swasta dari berbagai bentuk perhatian, bantuan, dan perlindungan," kata Tedi Malik ditemui JPNN di lokasi demo.

Dia mengungkapkan sejumlah fakta yang mendorong mereka melakukan aksi besar-besaran.

Pertama, guru madrasah swasta tidak masuk dalam formasi PPPK dan PNS secara terbuka.

Kedua, tunjangan dan bantuan pemerintah lebih banyak dinikmati oleh guru negeri.

Ketiga, APBN dan APBD jarang menyentuh madrasah swasta, meski sama- sama mencerdaskan anak bangsa.

"Regulasi sistemik tidak memberi ruang adil bagi madrasah swasta berkembang," tegasnya.

Dia menambahkan selama ini guru madrasah swasta mengajar penuh waktu, berkontribusi pada pendidikan karakter dan agama.

Tidak itu saja, mereka juga melayani masyarakat pelosok, membayar pajak, dan tunduk pada aturan negara.

Tedi Malik menegaskan tuntunan seluruh guru madrasah swasta ada empat, yakni:

1. Kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta.

2. Akses terbuka terhadap PPPK dan ASN untuk guru swasta.

3. Distribusi anggaran pendidikan yang adil dan merata.