Tata Kelola Guru Masuk RUU Sisdiknas, GTK Bakal Makin Sejahtera

tata kelola guru masuk ruu sisdiknas, gtk bakal makin sejahtera jakarta.radarlebong.bacakoran.co - tata kelola guru masuk di ruu sisdiknas. pengambil alihan kewenangan dari daerah ke pusat diyakini akan menyejahterakan guru dan tenaga kependidikan (gtk). ketua umum forum komunikasi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (fokap) heti kustrianingsih mengaku lega setelah mencermati poin-poin ruu sisdiknas. sebab, ada poin yang mengatur tata kelola gtk. "selama ini, tata kelola gtk ada di pemda, makanya kesejahteraan guru dan tendik tidak seragam. daerah yang fiskalnya besar bisa bikin gtk sejahtera, sebaliknya yang cekak tidak bisa bikin sejahtera guru dan tendik," kata heti kepada jpnn, minggu (5/10).  selain itu, lanjutnya, banyak guru yang merasa terjebak setelah menjadi pppk. kariernya stagnan dan tidak bisa menduduki jabatan struktural. belum lagi yang tidak bisa dimutasi karena adanya aturan pppk dilarang minta pindah. "kalau gtk ditarik ke pusat, maka kesejahteraannya terjamin dan tidak ditunda pembayarannya," ucapnya.  sebelumnya, komisi x dpr ri menerima draf ruu sisdiknas beserta naskah akademik (na) dari badan keahlian. terdapat sejumlah poin penting yang jadi perhatian komisi x. ketua panitia kerja (panja) revisi uu sisdiknas hetifah sjaifudian mengatakan, telah menerima draf ruu sisdiknas. penyerahan ini menandai langkah penting dalam proses legislasi yang akan menjadi dasar pembahasan lanjutan. mulai dari konsultasi publik, harmonisasi di badan legislasi dpr ri, hingga nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai ruu inisiatif dpr ri. "dalam draf dan naskah akademik tersebut, terdapat sejumlah materi pokok yang menjadi landasan utama penyempurnaan sistem pendidikan nasional," kata hetifah dalam pernyataan resminya kepada media, rabu (1/10). adapun poin-poin penting itu sebagai berikut: 1. perbaikan tata kelola pendidikan, khususnya terkait tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  upaya ini dilakukan untuk memastikan adanya pembagian kewenangan yang jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih dalam pengelolaan pendidikan di semua level pemerintahan. 2. perencanaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang terpadu melalui rencana induk pendidikan nasional.  dokumen ini menjadi panduan agar arah pembangunan pendidikan nasional konsisten, berkesinambungan, dan tidak berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan.  3. penyempurnaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang mengakomodasi prinsip multi-entry dan multi-exit, rekognisi pembelajaran lampau, serta kredensial mikro.  melalui skema ini, masyarakat dapat belajar lebih fleksibel, mengakui pengalaman sebelumnya, dan memperoleh sertifikasi keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. 4. perubahan ketentuan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. artinya, pemerintah wajib membiayai, memfasilitasi sarana-prasarana, menyediakan tenaga pendidik yang memadai, serta menjamin ketersediaan bangku sekolah hingga tingkat menengah atas bagi seluruh anak indonesia. 5. penyempurnaan pendanaan pendidikan dan tata kelola penggunaan anggaran pendidikan.  hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pemerataan penggunaan dana pendidikan, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik di seluruh daerah. 6. penyempurnaan ketentuan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat. regulasi baru akan memperjelas hak, kewajiban, serta sistem pembinaan dan pengembangan profesi guru maupun tenaga kependidikan agar lebih profesional dan sejahtera. 7. penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pengakuan yang lebih kuat terhadap kontribusi pendidikan keagamaan dan pesantren dalam membangun karakter bangsa.  8. penguatan standar nasional pendidikan, meliputi kurikulum, evaluasi, penjaminan mutu, serta data pendidikan.  standarisasi ini penting untuk menjamin kualitas pendidikan yang merata di seluruh indonesia serta menyediakan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. hetifah menegaskan bahwa penerimaan draf ini merupakan tahap awal dari proses panjang penyusunan revisi uu sisdiknas. “kami berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, sehingga ruu ini benar-benar menjawab kebutuhan bangsa dan memajukan pendidikan nasional,” ujarnya. dengan diterimanya draft ruu dan naskah akademik ini, panja revisi uu sisdiknas komisi x dpr ri akan segera memulai tahapan berikutnya, yakni konsultasi publik dengan pemangku kepentingan, proses harmonisasi di badan legislasi dpr ri, hingga pembahasan lebih lanjut untuk disahkan sebagai ruu inisiatif dpr ri.  setelah ruu tersebut disetujui sebagai inisiatif dpr, tahap selanjutnya adalah menyampaikan kepada pemerintah. selanjutnya pemerintah memberikan dim (daftar inventarisasi masalah) kepada dpr untuk mulai melakukan pembahasan ruu sisdiknas. (jp)

Tag

• # sisdiknas
• # tata kelola
• # ruu
• # sejahtera
• # gtk
• # masuk
• # guru

Share

• 
• 
• 
• 
•