Gaji PPPK 2025 dan Rincian Tunjangan Sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2024

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 30 Sep 2025 - 12:20

Gaji PPPK 2025 dan Rincian Tunjangan Sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2024-foto :jpnn.com-

2. Tunjangan Pangan

Tunjangan pangan mencakup:

Uang makan bulanan

Tunjangan beras bagi pegawai dan anggota keluarganya

3. Tunjangan Jabatan

Diberikan kepada PPPK yang menduduki jabatan struktural, seperti:

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jabatan administrasi lainnya sesuai tingkat jabatan yang berlaku

4. Tunjangan Fungsional

Tunjangan ini diberikan kepada PPPK yang menduduki jabatan fungsional, misalnya:

Guru: tunjangan fungsional sekitar Rp 327.000

Tenaga kesehatan dan jabatan fungsional lainnya dengan besaran sesuai ketentuan

5. Tunjangan Lainnya

Tunjangan lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tunjangan kinerja yang ditetapkan instansi atau daerah masing-masing.

Pentingnya Mengetahui Struktur Gaji dan Tunjangan PPPK

gaji pppk 2025 dan rincian tunjangan sesuai perpres nomor 11 tahun 2024                            radarlebong.bacakoran.co- gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada tahun 2025 ditetapkan berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 11 tahun 2024.
besaran gaji ini bervariasi menurut golongan dan masa kerja, dimulai dari rp 1.938.500 untuk golongan i hingga rp 7.329.000 untuk golongan xvii. selain gaji pokok, pppk juga memperoleh berbagai tunjangan yang menambah penghasilan bulanan mereka.
rincian gaji pokok pppk 2025 berdasarkan golongan
berikut adalah tabel kisaran gaji pokok pppk 2025 sesuai dengan golongan sebagaimana tercantum dalam perpres nomor 11 tahun 2024:
baca juga:pelantikan pppk tahap i lebong digelar oktober 2025, tak semua lulus diangkat
golongan i: rp 1.938.500 – rp 2.900.900
golongan ii: rp 2.116.900 – rp 3.071.200
golongan iii: rp 2.206.500 – rp 3.201.200
golongan iv: rp 2.299.800 – rp 3.336.600
golongan v: rp 2.511.500 – rp 4.189.900
golongan vi: rp 2.742.800 – rp 4.367.100
golongan vii: rp 2.858.800 – rp 4.551.800
golongan viii: rp 2.979.700 – rp 4.744.400
golongan ix: rp 3.203.600 – rp 5.261.500
golongan x: rp 3.339.100 – rp 5.484.000
golongan xi: rp 3.480.300 – rp 5.716.000
golongan xii: rp 3.627.500 – rp 5.957.800
golongan xiii: rp 3.781.000 – rp 6.209.800
golongan xiv: rp 3.940.900 – rp 6.472.500
golongan xv: rp 4.107.600 – rp 6.746.200
golongan xvi: rp 4.281.400 – rp 7.031.600
golongan xvii: rp 4.462.500 – rp 7.329.000
gaji pokok ini diberikan sesuai dengan golongan dan masa kerja yang dimiliki pppk, sehingga semakin tinggi golongan dan masa kerja, semakin besar pula gaji yang diterima.
jenis tunjangan yang diterima pppk 2025
selain gaji pokok, pppk 2025 juga menerima berbagai tunjangan yang diatur oleh pemerintah. tunjangan ini meliputi:
1. tunjangan keluarga
tunjangan keluarga diberikan kepada pppk yang telah berkeluarga, mencakup tunjangan untuk pasangan dan anak dengan ketentuan:
tunjangan suami/istri: sekitar rp 320.000
tunjangan anak: sekitar rp 160.000 per anak (maksimal dua anak)
2. tunjangan pangan
tunjangan pangan mencakup:
uang makan bulanan
tunjangan beras bagi pegawai dan anggota keluarganya
3. tunjangan jabatan
diberikan kepada pppk yang menduduki jabatan struktural, seperti:
jabatan pimpinan tinggi (jpt)
jabatan administrasi lainnya sesuai tingkat jabatan yang berlaku
4. tunjangan fungsional
tunjangan ini diberikan kepada pppk yang menduduki jabatan fungsional, misalnya:
guru: tunjangan fungsional sekitar rp 327.000
tenaga kesehatan dan jabatan fungsional lainnya dengan besaran sesuai ketentuan
5. tunjangan lainnya
tunjangan lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tunjangan kinerja yang ditetapkan instansi atau daerah masing-masing.
pentingnya mengetahui struktur gaji dan tunjangan pppk
 
nformasi mengenai gaji dan tunjangan pppk 2025 sangat penting, baik bagi calon pelamar maupun pppk yang sedang bertugas. dengan memahami besaran gaji pokok dan tunjangan yang diterima, pegawai dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik serta memiliki kepastian terkait hak-hak yang diberikan oleh pemerintah.