Bupati Lebong Azhari Fokus Pembangunan Meski Dibebani Hutang

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Sabtu , 20 Sep 2025 - 19:00

Bupati Lebong H.Azhari, SH,MH dan Wabup Lebong Bambang ASB tetap fokus menjalankan pembangunan daerah meski dibebani hutang & TGR.-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH dan Wakil Bupati Bambang ASB, S.Sos, M.Si tetap fokus menjalankan pembangunan daerah, meski dibebani warisan hutang dan tuntutan ganti rugi (TGR) dari pemerintahan sebelumnya.

Beban keuangan yang ditinggalkan cukup besar. Hutang daerah berupa tunda bayar kegiatan fisik tahun 2024 tercatat mencapai Rp27 miliar, ditambah lagi dengan TGR hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp13 miliar.

Kondisi ini semakin menantang setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas sejumlah dana transfer pusat.

Bupati Lebong H Azhari menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah strategis untuk memastikan penyelesaian hutang tunda bayar tersebut. Ia sudah berkoordinasi dengan jajarannya dan meminta audit fisik dari setiap pekerjaan yang tertunda agar pembayaran sisa hutang tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Semua pekerjaan fisik yang tunda bayar akan diaudit oleh BPKP. Hasil audit itu nanti akan menunjukkan berapa jumlah sebenarnya yang wajib kita bayarkan,” jelas Bupati Azhari.

Selain hutang tunda bayar, Pemkab Lebong juga tengah menghadapi persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Total nilai TGR mencapai Rp13 miliar.

Namun, hingga saat ini progres penyelesaiannya cukup signifikan. Dari total nilai tersebut, sudah ada pengembalian sekitar Rp9,6 miliar oleh pejabat maupun pihak ketiga terkait.

Pemkab Lebong masih menunggu penyelesaian sisanya agar tanggung jawab keuangan daerah benar-benar tuntas.

“Sejak awal saya tegaskan, siapa pun yang terkait TGR wajib menyelesaikannya. Tidak ada pengecualian,” tegas Bupati Azhari.

Meski dihadapkan pada beban hutang besar dan kewajiban penyelesaian TGR, Bupati Azhari menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Lebong tetap menjadi prioritas utama.

Program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terus digerakkan sesuai visi dan misi pemerintahannya.

Dengan langkah penyelesaian hutang dan TGR yang transparan melalui audit resmi, Pemkab Lebong berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan di masa mendatang.

bupati lebong azhari fokus pembangunan meski dibebani hutang                            radarlebong.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong di bawah kepemimpinan bupati lebong h. azhari, sh, mh dan wakil bupati bambang asb, s.sos, m.si tetap fokus menjalankan pembangunan daerah, meski dibebani warisan hutang dan tuntutan ganti rugi (tgr) dari pemerintahan sebelumnya.
beban keuangan yang ditinggalkan cukup besar. hutang daerah berupa tunda bayar kegiatan fisik tahun 2024 tercatat mencapai rp27 miliar, ditambah lagi dengan tgr hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) senilai rp13 miliar.
kondisi ini semakin menantang setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui peraturan presiden nomor 1 tahun 2025 yang memangkas sejumlah dana transfer pusat.
bupati lebong h azhari menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah strategis untuk memastikan penyelesaian hutang tunda bayar tersebut. ia sudah berkoordinasi dengan jajarannya dan meminta audit fisik dari setiap pekerjaan yang tertunda agar pembayaran sisa hutang tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
baca juga:tgr rp 7 miliar sudah dikembalikan, pemkab lebong kejar sisanya
“semua pekerjaan fisik yang tunda bayar akan diaudit oleh bpkp. hasil audit itu nanti akan menunjukkan berapa jumlah sebenarnya yang wajib kita bayarkan,” jelas bupati azhari.
selain hutang tunda bayar, pemkab lebong juga tengah menghadapi persoalan tuntutan ganti rugi (tgr) sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk untuk laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2024. total nilai tgr mencapai rp13 miliar.
namun, hingga saat ini progres penyelesaiannya cukup signifikan. dari total nilai tersebut, sudah ada pengembalian sekitar rp9,6 miliar oleh pejabat maupun pihak ketiga terkait.
pemkab lebong masih menunggu penyelesaian sisanya agar tanggung jawab keuangan daerah benar-benar tuntas.
“sejak awal saya tegaskan, siapa pun yang terkait tgr wajib menyelesaikannya. tidak ada pengecualian,” tegas bupati azhari.
meski dihadapkan pada beban hutang besar dan kewajiban penyelesaian tgr, bupati azhari menekankan bahwa pembangunan kabupaten lebong tetap menjadi prioritas utama.
program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terus digerakkan sesuai visi dan misi pemerintahannya.
dengan langkah penyelesaian hutang dan tgr yang transparan melalui audit resmi, pemkab lebong berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan di masa mendatang.