Kabar Baik! Untuk Kesejahteraan TPP ASN Lebong Dibayar Tiap Bulan

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Lebong tengah melaksanakan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kini dilakukan secara bulanan.

Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lebong, dengan tujuan memberikan kepastian terkait waktu pencairan dan akurasi jumlah TPP yang diterima.

Proses ini sendiri sudah berlangsung dan tahap pengajuan TPP untuk bulan Juli 2025 saat ini sedang dalam tahap verifikasi berkas.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, Wince Damayanti, S.KOM menyampaikan berkas pengajuan TPP dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diserahkan ke Bidang PKA BKPSDM.

BACA JUGA:33 ASN Terima Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Setelah diterima, proses verifikasi berkas pun dimulai untuk memastikan bahwa semua data yang diserahkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

"Pengajuan TPP untuk bulan Juli 2025 sedang kami verifikasi dan kami pastikan bahwa semua dokumen yang ada benar-benar valid," ujar Wince.

Setelah tahap verifikasi selesai, berkas pengajuan TPP akan dikembalikan ke masing-masing OPD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah berikutnya adalah menyerahkan berkas yang telah diverifikasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD), yang kemudian akan melakukan pencetakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D adalah dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan dana TPP kepada PNS yang berhak.

Pada prinsipnya, sistem pencairan TPP yang berlaku di Kabupaten Lebong saat ini adalah sistem pencairan bulanan, yang diharapkan dapat memberikan stabilitas keuangan bagi PNS di lingkungan Pemkab Lebong. Hal ini sangat penting agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran TPP, yang sering menjadi keluhan pada sistem pencairan sebelumnya. 

"Dengan pencairan yang dilakukan setiap bulan, para pegawai dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik," kata Wince Damayanti.

Sistem bulanan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pencairan yang dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan atau penyalahgunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang diterima oleh PNS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Proses verifikasi yang ketat dan prosedur yang transparan menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.