Ketua MPR Bilang Enggak Mungkin PPPK Diberhentikan

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 15 Jul 2025 - 22:58

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ilustrasi.-foto: net-

ketua mpr bilang enggak mungkin pppk diberhentikan                            serang.radarlebong.bacakoran.co - ketua mpr ri ahmad muzani ikut menanggapi masalah yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah terkait anggaran untuk gaji pppk beserta tunjangannya.
dia mendorong pemda untuk lebih fokus mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), terutama untuk tenaga pendidik yang jumlahnya terus bertambah.
muzani menanggapi aspirasi gubernur banten andra soni yang menyampaikan pemprov banten kini memiliki tanggungan pembiayaan untuk 11.737 pppk.
“contoh, dari gubernur ada 11.000-an pppk. pppk itu kan harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi,” kata muzani dalam forum bersama kepala daerah di provinsi banten, di kota serang, senin (14/7).
menurut dia, ketidakmampuan daerah menampung kebutuhan anggaran pppk merupakan dampak dari tingginya belanja wajib yang tak sebanding dengan pendapatan asli daerah.
situasi ini diperparah dengan terbatasnya ruang fiskal akibat efisiensi dan restrukturisasi belanja.
“efisiensi ini jangan disalahkan. justru itu cara penganggaran baru. pemerintah pusat pun melakukannya karena ada kebutuhan mendesak,” jelasnya.
muzani menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan secara cermat dan selektif agar tidak mengganggu layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan yang menjadi domain utama pppk.
“rata-rata tenaga pppk adalah pengajar. enggak mungkin diberhentikan, maka ini masuk ke mana posnya, juga jadi problem,” ucapnya.
ahmad muzani menyarankan empat langkah strategis bagi daerah agar dapat menjaga keseimbangan anggaran, yaitu:
1. efisiensi program tidak prioritas
2. optimalisasi aset daerah
3. menarik investasi
4. mendorong kegiatan ekonomi masyarakat seperti umkm dan pariwisata.
“kalau dilakukan inovasi dan kreativitas untuk mengganti pembiayaan ini, maka dampaknya mungkin baru akan terasa pertengahan 2026,” ujarnya.
muzani juga meminta agar pemerintah daerah tidak semata mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.
menurutnya, daerah harus secara objektif menjelaskan kebutuhan dan kemampuan fiskalnya.
“jangan semua dilempar ke pemerintah pusat. kemampuan daerah, keterbatasannya di mana itu juga harus jelas,” tegasnya.
dia berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan kementerian teknis, seperti kementerian pupr, kesehatan, dan pertanian, agar hambatan birokrasi dalam anggaran dan rekrutmen pppk bisa diatasi secara konkret.
“saya sudah bicara sama pak gubernur. nanti saya pertemukan dengan menteri pu, juga dengan menteri kesehatan dan pertanian. saya kawal agar bupati dan wali kota bisa menyampaikan langsung masalahnya,” pungkas ahmad muzani. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 16 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan