Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu Sudah Ada, Pemda Jangan Pura-pura Tidak Tahu

Reporter: |

Editor: |

Senin , 14 Jul 2025 - 23:01

ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ilustrasi.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Para honorer gagal seleksi atau tidak mendapatkan formasi PPPK 2024 saat ini menunggu kepastian diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Berdasarkan KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025, terdapat delapan jabatan PPPK paruh waktu, yakni:

1. Guru

2. Tenaga Kependidikan

3. Tenaga Kesehatan

4. Tenaga Teknis

5. Pengelola Umum

6. Operator Layanan Operasional

7. Pengelola Layanan Operasional

8. Penata Layanan Operasional.

KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK Paruh Waktu, yakni di Diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada MenPARB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK.

c. MenPANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah.

sumber gaji pppk paruh waktu sudah ada, pemda jangan pura-pura tidak tahu                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - para honorer gagal seleksi atau tidak mendapatkan formasi pppk 2024 saat ini menunggu kepastian diangkat menjadi pppk paruh waktu.
berdasarkan kepmenpan-rb 16 tahun 2025, terdapat delapan jabatan pppk paruh waktu, yakni:
1. guru
2. tenaga kependidikan
3. tenaga kesehatan
4. tenaga teknis
5. pengelola umum
6. operator layanan operasional
7. pengelola layanan operasional
8. penata layanan operasional.
kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database bkn menjadi pppk paruh waktu, yakni di diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menparb berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima.
b. rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk.
c. menpanrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah.
d. rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
e. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menpanrb.
f. kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn.
g. penerbitan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppl paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan
h. ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dengan demikian, mekanisme pengusulan pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu sudah jelas.
karena itu, kementerian dalam negeri (kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengajukan usulan pppk paruh waktu untuk honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi tahap 1 dan 2.
begitu pun, menurut sekretaris ditjen bina keuangan daerah kemendagri horas maurits panjaitan, pemda juga sebenarnya sudah tahu bagaimana mekanisme pembayaran gaji pppk paruh waktu, bila apbd sudah melewati batas maksimal porsi belanja pegawai.
"jika anggaran belanja jasa pegawai pppk paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam apbd tahun anggaran 2025. pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tidak terduga (btt)," kata horas kepada jpnn.com, baru-baru ini.
lebih lanjut, dia menegaskan bahwa sebenarnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran gaji pppk paruh waktu.
kepala daerah pun diminta tidak mencari-cari alasan untuk mengulur waktu pengajuan usulan formasi pppk paruh waktu.
"dana pppk paruh waktu sudah disiapkan pemerintah melalui dana alokasi umum (dau) yang ditransfer langsung ke pemda. jangan dilama-lamain lah pengusulannya ke pusat," kata horas.
dijelaskan bahwa kemendagri sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah terkait anggaran gaji pppk paruh waktu.
yakni melalui surat edaran plt. sekretaris jenderal kementerian dalam negeri nomor 900.1.1/227/sj tanggal 16 januari 2025 tentang penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur.
se tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada honorer yang tidak mendapatkan formasi pppk 2024.
dalam se tersebut, pemda diminta mengalokasikan anggaran belanja dalam apbd untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran pppk paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yakni sebagai berikut:
- 5.1.02.02.01.0083 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan guru.
- 5.1.02.02.01.0084 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
- 5.1.02.02.01.0085 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
- 5.1.02.02.01.0086 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
- 5.1.02.02.01.0087 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
- 5.1.02.02.01.0088 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
- 5.1.02.02.01.0089 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
- 5.1.02.02.01.0090 belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
horas mengatakan, penggunaan btt caranya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran 2025.
kemudian, diberitahukan kepada pimpinan dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
jika btt tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
“jadi, sudah sangat jelas ya aturannya. tinggal sikap proaktif pemda saja yang kami tunggu. ingat, oktober 2025 batas terakhir pengangkatan pppk 2024," pungkasnya. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 15 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan