Pemeriksaan Hasil Seleksi PPPK Tahap I Belum Menemui Titik Terang

Pemkab Lebong hingga saat ini belum mengumumkan hasil pemeriksaan administrasi hasil PPPK Tahap I.-(rian/rl)-
LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Proses pemeriksaan administrasi terhadap hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Kabupaten Lebong masih belum menemui titik terang hingga awal Juli 2025.
Kondisi ini tidak hanya menghambat jalannya tahapan rekrutmen berikutnya, tapi juga membuat ribuan harapan peserta menggantung tanpa kejelasan.
Akibat dari keterlambatan ini, seleksi PPPK tahap II terpaksa ditunda, sementara jadwal pengangkatan peserta tahap I pun dimundurkan dari rencana semula.
Padahal, Bupati Lebong telah menginstruksikan pemeriksaan ulang terhadap seluruh peserta yang dinyatakan lulus sejak Maret lalu.
Baca Juga: 221 THLT RSUD Lebong Belum Gajian hingga Juli 2025, Bekerja Tanpa SK dan Kepastian Nasib
Namun faktanya, hingga kini baru dua dari total puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelesaikan verifikasi berkas, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Sementara dari total 616 peserta yang dinyatakan lulus, sebagian besar masih menunggu kejelasan status mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, Reko Heryanto, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan ditargetkan rampung pada September 2025 mendatang.
“Kami memperkirakan, jika semua berjalan lancar, maka pengangkatan PPPK tahap pertama bisa dilaksanakan mulai 1 Oktober mendatang,” jelas Reko saat dikonfirmasi RB, Jumat (4/7).
Ia menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja maksimal melalui tim pemeriksa yang telah dibentuk, dan berupaya menyelesaikan verifikasi administrasi secepat mungkin.
“Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini secepat dan sebaik mungkin, agar tidak menghambat tahapan berikutnya,” tambahnya.
Namun belum rampungnya proses verifikasi ini membuat para peserta yang telah dinyatakan lulus mulai gusar.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian, baik soal penjadwalan ulang maupun mekanisme lanjutan.
“Kami minta kejelasan. Jangan digantung, kami butuh kepastian,” ujar salah seorang peserta PPPK tahap I yang enggan disebutkan namanya.