BGN Didorong Gandeng Pemda dalam Pengawasan MBG Untuk Mencegah Krisis

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Krisis berulang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap fakta penting, yakni pengawasan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang minim melibatkan pemerintah daerah (pemda) sulit berjalan maksimal.

Pengamat ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai pola pelaksanaan MBG yang masih bersifat top-down perlu diubah.

Dia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan agar pemda diberi ruang lebih luas untuk mengawasi kualitas gizi program MBG.

“Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi lapangan, sehingga lebih tepat dalam memitigasi potensi kasus keracunan,” ujarnya, Sabtu (27/9).

Meski begitu, Insan menegaskan perlunya mekanisme check and balance. Menurutnya, desentralisasi kewenangan penda tetap harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah pusat.

Dengan begitu, tercipta keseimbangan antara pusat sebagai penyedia program dan Pemda sebagai penanggung jawab regional yang memiliki akses langsung terhadap infrastruktur serta perangkat daerah.

“Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi bisa cepat terdeteksi dan ditangani,” kata dia.

Sementara itu sejumlah daerah sudah menunjukkan inisiatif tanpa menunggu instruksi formal dari BGN.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan meski pengawasan tidak secara formal diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Pihaknya mengambil langkah inisiatif dengan melibatkan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, serta Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG),untuk memastikan program berjalan sesuai standar.

“Kami turun langsung setiap hari. Dinas Pangan mengawasi proses memasak, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan uji acak sebelum distribusi,” jelasnya.

Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyegelan, hingga distribusi. Respati menekankan pengawasan MBG bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral Pemkot untuk melindungi generasi muda.

“Program ini menyentuh langsung kebutuhan warga. Kami harus pastikan aman, sehat, dan sesuai standar. MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk mencetak generasi kuat, dan kami siap menjaganya,” ujar dia.

Langkah serupa juga diambil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memberikan tiga arahan strategis kepada pengelola SPPG, pertama meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimcam di wilayah kerja masing-masing.