Camat Minta Pengelolaan DD Dilaksanakan Secara Transparan

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Camat Tubei, Rizka Putra Utama, SE, M.Si, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.

Ia mengimbau seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kecamatan Tubei untuk mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat.

"Transparansi itu wajib. Jangan sampai program yang direncanakan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat atau menjadi celah terjadinya persoalan hukum. Saya harap tahun 2025 ini seluruh desa bisa mengutamakan azas keterbukaan," tegas Camat yang akrab disapa Putra.

Lebih lanjut, Putra menjelaskan bahwa transparansi dalam konteks pengelolaan Dana Desa tidak hanya sekadar membuka data, tapi juga melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses musyawarah.

Baca Juga: Pemkab BU Salurkan Bantuan Traktor Multifungsi

Setiap kegiatan yang dibiayai dari DD harus dibahas bersama dalam forum resmi desa agar pelaksanaannya mendapat dukungan dan pengawasan masyarakat.

"Setiap program harus dimusyawarahkan bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya. Selain itu, kegiatan yang sudah masuk dalam APBDes tahun ini harus benar-benar dilaksanakan hingga tuntas," jelasnya.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Camat Putra juga mewanti-wanti seluruh Pemdes agar tidak mengabaikan pemasangan papan informasi APBDes.

Menurutnya, papan informasi tersebut merupakan alat penting untuk memastikan masyarakat mengetahui program dan penggunaan anggaran desa secara langsung.

"Jangan anggap remeh papan informasi. Setiap desa wajib memasangnya di lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Ini sudah menjadi ketentuan dan harus dilaksanakan oleh seluruh desa di Kecamatan Tubei," tegasnya.

Selain transparansi, Camat Tubei juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program Dana Desa.

Setiap Pemdes harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi yang lengkap dan sesuai dengan realisasi di lapangan.

"Semua kegiatan yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun pelaksanaan fisik di lapangan. Jangan sampai ada kegiatan fiktif atau tidak sesuai rencana," tutup Putra.