Kementerian PU Survei Lahan Sekolah Rakyat di Lebong , Baru Siap 2,28 Hektare

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Luas lahan yang disiapkan Pemkab Lebong untuk pembangunan Sekolah Rakyat dinilai masih kurang.

Hal tersebut diketahui dari survei yang dilakukan oleh  Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) ke Kabupaten Lebong beberapa waktu lalu.

Sejauh ini lahan yang disiapkan di wilayah Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas luasnya 2,28 hektare. Sementara lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat luasnya minimal 5 hektare hingga 10 hektare.

"Lahan milik Pemkab Lebong yang sudah siap baru 2,28 hektare. Sementara yang dibutuhkan kementerian 5 sampai 10 hektare. Sisanya masih akan dilakukan proses pembebasan lahan, " kata Pj Sekda Lebong Ir. Doni Swabuana, ST, M.Si.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Berpusat di Kecamatan Lebong Atas

Ditambahkan Doni, konsep Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Lebong adalah boarding school mulai dari tinggat SD hingga tingkat SMA. 

"Anak-anak Lebong nanti bisa bersekolah dengan gratis di sekolah ini. Sekaligus juga akan membentuk karakter anak-anak Lebong. Kami mohon doanya, " singkat Doni.

Diketahui Pemerintah Pusat telah menyetujui 36 rombongan belajar (Rombel) akan dibuka untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebong. Baik itu tingkat SD, SMP hingga SMA.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan layanan pendidikan gratis kepada warga kurang mampu. Nantinya data peserta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada di Kabupaten Lebong akan disondingkan dengan tujuan program ini benar-benar tepat sasaran.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Targetnya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Program ini berbentuk sekolah berasrama (boarding school) yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu, dengan fasilitas seperti tempat tinggal, makan, dan perlengkapan sekolah yang ditanggung negara.