Data Bansos Lebong Kacau, Penerima Tak Layak Marak Terungkap

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kekacauan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Lebong. Dugaan ketidaktepatan sasaran kian menguat setelah ditemukannya penerima bantuan yang dinilai tidak layak, bahkan ada indikasi Bansos dijadikan alat politisasi menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang direncanakan berlangsung pada awal 2026.

Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Bambang ASB, S.Sos., M.Si., mengungkapkan dirinya belum menerima laporan resmi terkait pemanfaatan Bansos sebagai alat politik.

Namun, ia membenarkan adanya temuan bahwa keluarga dan kerabat perangkat desa justru tercatat sebagai penerima Bansos.

“Kita belum dapati laporan soal politisasi, namun kalau anak kades, kerabat, dan istri perangkat desa menerima Bansos, itu ada,” tegas Wabup Bambang ASB.

Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, BPBD Lebong Peringatkan Potensi Banjir dan Longsor

Menurutnya, saat ini terdapat empat jenis Bansos yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan (Bapang), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari hasil pengecekan yang diperintahkan kepada dinas terkait, ditemukan adanya penerima bantuan dari kalangan keluarga pejabat desa yang tidak memenuhi syarat.

Tak hanya itu, sidak di lapangan juga mengungkap adanya warga lanjut usia (lansia) yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini tidak lagi terdata, padahal hasil verifikasi menunjukkan mereka masih layak mendapatkan Bansos.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam proses pendataan oleh pendamping desa, pihak kelurahan, maupun kepala desa.

Melihat persoalan tersebut, Wabup Bambang ASB langsung menginstruksikan perangkat desa, kelurahan, hingga dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

Tujuannya memastikan bantuan benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan data.

“Kami meminta warga bersabar. Pendataan ulang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa berbulan-bulan,” ujarnya.

Sementara itu, keluhan juga datang dari warga Kelurahan Tes. Suhardi (67), seorang petani dengan kondisi ekonomi terbatas, mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apa pun dari pemerintah.

Ironisnya, ia melihat beberapa warga lain yang secara ekonomi tergolong mampu justru masih menerima Bansos.