Yusril Tepis Isu Perundingan Rahasia Indonesia-Israel soal Pencalonan RI Sebagai Anggota OECD

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara, Jumat (10/1).-foto: net-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu.

Perundingan itu disebut dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ucap Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis (29/5).

Yusril menilai istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar.

Pada kenyataannya, kata dia, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.

Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik.

“Permintaan tersebut telah kami tolak,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, Eks Mensesneg itu menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

Isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Indonesia tetap konsisten pada posisinya: mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tambahnya. (jp)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan