Adakah Peluang Honorer Bodong Lulus PPPK Tahap 2? Ingat, Ada SE BKN

Reporter: |

Editor: |

Rabu , 14 May 2025 - 22:28

Masih banyak honorer database BKN ikut seleksi PPPK tahap 2. Ilustrasi.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dalam salah satu Grup WA honorer peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2, muncul sejumlah kalimat keluhan.

Seorang honorer dari suatu daerah merasa gundah lantaran ada pelamar PPPK tahap 2 yang dikenalnya tidak pernah bekerja sebagai non-ASN.

Jika orang itu fresh graduate lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan melamar PPPK tahap 2 formasi guru, bisalah dimaklumi, karena memang diperbolehkan. Masalahnya, yang bersangkutan bukan lulusan PPG.

“Dia itu tidak pernah jadi honorer, eh, bisa mendaftar,” begitu kalimat seorang peserta seleksi PPPK tahap 2 di Grup WA.

Rekannya yang lain juga berkeluh kesah, di instansi yang dilamarnya juga ada kasus serupa. “Susupan, jelas,” kata dia.

Jika benar ada honorer susupan bisa ikut seleksi PPPK, sudah dipastikan sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di tahap seleksi administrasi, sehingga bisa ikut tahapan seleksi kompetensi.

Apabila pada pengumuman kelulusan PPPK tahap 2 nantinya honorer susupan itu lulus, adakah peluang untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP)?

Diketahui, begitu dinyatakan lulus, para calon PPPK harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses usulan mendapatkan NIP.

Sebelum menerbitkan NIP PPPK, Badan Kepagawaian Negara (BKN) melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen DRH.

Diketahui, sudah ada Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-ASN.

“Verifikasi dan validasi yang komprehensif guna memastikan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya,” demikian petikan kalimat dalam SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2024.

Verifikasi dan validasi data honorer dilakukan terhadap data pegawai non-ASN yang terdapat dalam basis data BKN dan belum lulus seleksi CASN.

Ketentuan di SE Kepala BKN itu cukup lengkap, misalnya soal kriteria verifikasi dan validasi data pegawai non-ASN yang meliputi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) wajib ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

adakah peluang honorer bodong lulus pppk tahap 2? ingat, ada se bkn                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - dalam salah satu grup wa honorer peserta seleksi pppk 2024 tahap 2, muncul sejumlah kalimat keluhan.
seorang honorer dari suatu daerah merasa gundah lantaran ada pelamar pppk tahap 2 yang dikenalnya tidak pernah bekerja sebagai non-asn.
jika orang itu fresh graduate lulusan pendidikan profesi guru (ppg) dan melamar pppk tahap 2 formasi guru, bisalah dimaklumi, karena memang diperbolehkan. masalahnya, yang bersangkutan bukan lulusan ppg.
“dia itu tidak pernah jadi honorer, eh, bisa mendaftar,” begitu kalimat seorang peserta seleksi pppk tahap 2 di grup wa.
rekannya yang lain juga berkeluh kesah, di instansi yang dilamarnya juga ada kasus serupa. “susupan, jelas,” kata dia.
jika benar ada honorer susupan bisa ikut seleksi pppk, sudah dipastikan sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat (ms) di tahap seleksi administrasi, sehingga bisa ikut tahapan seleksi kompetensi.
apabila pada pengumuman kelulusan pppk tahap 2 nantinya honorer susupan itu lulus, adakah peluang untuk mendapatkan nomor induk pegawai (nip)?
diketahui, begitu dinyatakan lulus, para calon pppk harus mengisi daftar riwayat hidup (drh) untuk proses usulan mendapatkan nip.
sebelum menerbitkan nip pppk, badan kepagawaian negara (bkn) melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen drh.
diketahui, sudah ada surat edaran (se) kepala bkn nomor 3 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai non-asn.
“verifikasi dan validasi yang komprehensif guna memastikan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya,” demikian petikan kalimat dalam se kepala bkn nomor 3 tahun 2024.
verifikasi dan validasi data honorer dilakukan terhadap data pegawai non-asn yang terdapat dalam basis data bkn dan belum lulus seleksi casn.
ketentuan di se kepala bkn itu cukup lengkap, misalnya soal kriteria verifikasi dan validasi data pegawai non-asn yang meliputi:
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) wajib ditandatangani pejabat pembina kepegawaian (ppk);
b. mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari apbn untuk instansi pusat dan apbd untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
c. diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
d. telah bekerja di instansi pemerintah paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 desember 2021;
e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 desember 2021; dan
f. jenis jabatan yang tidak termasuk dalam surat deputi bidang sumber daya manusia aparatur kementerian panrb nomor b/1971/sm.01.00/2022 tanggal 7 oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non asn.
disebutkan juga watu pelaksanaan verifikasi dan validasi data honorer dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 31 maret 2024.
pelaksanaan verval dilakukan oleh kelompok kerja (pokja), yang terbagi menjadi 6 pokja dengan tugas berbeda-beda, menyisir data berdasar kriteria-kriteria tertentu.
pokja kriteria 1 honorarium melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-asn terhadap kriteria honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari apbn untuk instansi pusat dan apbd untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
pokja kriteria 2 surat keputusan pengangkatan dan masa kerja memastikan masa kerja akumulatif yang dimiliki pegawai non-asn minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani pimpinan unit kerja.
pokja kriteria 3 usia melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-asn dengan ketentuan memenuhi kriteria apabila berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 desember 2021 atau tanggal lahir antara 31 desember 2001 sampai dengan 31 desember 1965.
dalam menetapkan usia yang memenuhi kriteria dilakukan dengan membandingkan antara tanggal lahir pada basis data dan ijazah yang diunggah, apabila ditemukan perbedaan data maka untuk menetapkan usia menggunakan data pada ijazah.
pokja kriteria 5 tingkat pendidikan, melakukan verifikasi dan validasi data honorer dengan tujuan memastikan tingkat pendidikan pegawai non-asn.
dalam menetapkan tingkat pendidikan dilakukan dengan membandingkan antara tingkat pendidikan pada basis data dan ijazah yang diunggah, apabila ditemukan perbedaan data maka untuk menetapkan tingkat pendidikan menggunakan data pada ijazah.
dalam hal ijazah yang diunggah bukan ijazah asli, maka dokumen yang dianggap setara dengan ijazah, yaitu:
a) fotocopy legalisir ijazah;
b) asli atau fotocopy legalisir surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh sekolah; atau
c) asli atau fotocopy legalisir ijazah profesi (contoh: perawat melampirkan ijazah profesi nurse, apoteker melampirkan ijazah profesi apoteker, dan sejenisnya).
pokja kriteria 6 surat pernyataan tanggung jawab mutlak, melakukan verifikasi dan validasi data pegawai non-asn yang berkaitan dengan sptjm.
pokja ini juga bertugas memastikan nama pegawai non-asn yang ada di basis data juga terdapat di sptjm.
sudah mengisi drh tidak mendapatkan nip
dengan prosedur verval yang begitu ketat, maka honorer susupan atau yang memalsukan dokumen, akan sulit mendapatkan status pppk.
meski dinyatakan ms pada tahapan seleksi administrasi, ikut tes, dan sudah mengisi daftar riyawat hidup (drh), honorer bodong akan gagal mendapatkan nip.
kasus di kabupaten cianjur, jawa barat, terdapat 3 peserta lulus seleksi pppk tahap 1 dan cpns, sudah mengisi drh, tetapi gagal mendapatkan nip. penyebabnya, tidak dapat menunjukkan ijazah asli.
memang, se kepala bkn nomor 3 tahun 2024 berkaitan dengan verval honorer database bkn, yang mendapat jatah menjadi pelamar pppk 2024 tahap 1.
namun, masih banyak juga honorer database bkn ikut seleksi pppk tahap 2.
sebagian besar peserta seleksi pppk tahap 2 merupakan honorer non-database bkn dengan masa kerja minimal 2 tahun dan lulusan ppg untuk formasi guru.
lantas, apakah penerbitan nip pppk tahap 2 oleh bkn tidak melalui proses verval? sudah pasti, bkn tidak akan gegabah menerbitkan nip pppk tahap 2 tanpa melalui tahapan verval.
dengan demikian, apakah honorer susupan masih punya peluang mendapatkan nip pppk tahap 2?
jawabannya, ya pasti ada, meski kecil. kita hanya bisa berharap, semoga jajaran bkn tetap cermat mengurus jutaan nip cpns dan pppk 2024. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 15 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan