Gabungan Aliansi Honorer R2/R3 Siapkan Aksi 14 April, Ada 7 Tuntutan

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Aliansi honorer R2/R3 siapkan aksi 14 April 2025. Ada tujuh tuntutan yang intinya meminta kejelasan nasib honorer R2 dan R3 dalam pengangkatan PPPK 2024.

"Kami atas nama Aliansi R2/R3 Indonesia, Aliansi Merah Putih, Forum Teknis Indonesia (Fortekin) meminta Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera mengangkat kami menjadi ASN PPPK," kata Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Sabtu (12/4/2025). 

Dia menegaskan honorer R2/R3 sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sudah kewajiban pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan mereka menjadi ASN PPPK.

Pengangkatan ini, lanjutnya, bukan PPPK paruh waktu, tetapi penuh waktu sesuai UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menjelaskan aksi massa akan difokuskan di Istana Negara. Peserta aksi ditargetkan melebihi dari peserta aksi 18 Maret 2025 di Kantor KemenPAN-RB.

"Insyaallah puluhan ribu honorer R2/R3 akan turun ke jalan lagi meminta hak-haknya," ucapnya. Adapun dalil tuntutan dari gabungan aliansi dan forum, antara lain:

1. Menuntut hak honorer R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu. 

2. Mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB)  untuk membuat pegulasi membuka kembali pengusulan formasi jabatan di kementerian, lembaga, instansi daerah baik provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia.

3. Meminta mekanisme percepatan pengangkatan PPPK paruh waktu. Jika penuh waktu tidak dimungkinkan, maka:

a. Legalitas SK paruh waktu. 

b. Menuntut kesejahteraan gaji pegawai (besaran gaji sesuai dengan standar sesuai daerah (besaran gaji minimal UMP atau UMR). 

c. Masa waktu pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu (6 bulan sampai 1 tahun).  d. Arfirmasi harus melekat untuk honorer R2/R3: 

4. Meminta pemerintah pusat mengeluarkan PP oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pengangkatan seluruh honorer database R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu. 

5. Menuntut pemerintah pusat memprioritaskan pengangkatan R2/R3 menjadi penuh waktu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembukaan  CPNS dan PPPK;