Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 08 Apr 2025 - 22:20

Honorer R2/R3 diangkat PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi.-foto: net-

surat kemendagri & kepmenpan-rb jadi senjata honorer r2/r3 diangkat pppk paruh waktu, faktanya?                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - surat kemendagri nomor 900.1.1/664/keuda dan kepmenpan-rb 16 tahun 2025 jadi senjata honorer r2/r3 diangkat menjadi pppk paruh waktu.
namun, dua regulasi tersebut ternyata tidak ampuh mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pengangkatan pppk paruh waktu, dari honorer r2/r3 ke badan kepegawaian negara (bkn). 
bkn pun belum bisa mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) pengangkatan pppk paruh waktu bila usulan pemda tidak masuk.
"kami sudah menganalisis surat kemendagri ini yang ternyata tidak kuat. itu dibuktikan dengan banyaknya honorer yang kena phk," kata ketum asosiasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja indonesia (ap3ki) nur baitih kepada jpnn, selasa (8/4/2025).
dia menilai pernyataan bkn bahwa honorer r2/r3 tanpa kode l tidak masuk dalam penuntasan oktober 2025 membuat pemda makin bersemangat untuk tidak mengajukan usulan pppk paruh waktu. 
padahal, tahun depan tidak ada afirmasi lagi bagi honorer. penegasan pemerintah yang disampaikan menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi itu, kata nur, menimbulkan kekhawatiran bagi honorer khususnya r2. 
"r2 itu honorer k2 yang sejak 2005 sampai 2025 belum tuntas juga. 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk mendapatkan status asn," tegasnya 
awalnya, ujar nur, adanya dua surat sakti dari kemendagri dan kemenpan-rb memberikan secercah harapan bagi honorer r2 dan r3 yang tidak lulus pppk 2024 tahap 1. 
kepmenpan-rb nomor 16 tahun 2025 mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk paruh waktu. surat kemendagri nomor 900.1.1/664/keuda mengatur soal penggajian pppk paruh waktu.
sayangnya, harapan tersebut makin tipis karena tidak semua pemda sejalan dengan pemerintah pusat. 
"kalau pusat dan daerah tidak sejalan bagaimana nasib honorer r2 dan r3. kalau menunggu seleksi pppk 2024 tahap 2, keburu banyak yang pensiun honorer k2-nya," ucapnya.
"tata aturan pppk paruh waktu dan pengajiannya juga jelas. nah, untuk mendorong pemda agar segera mengajukan usulan pppk paruh waktu, perlu diterbitkan aturan baru lagi," tutur nur.
aturan baru, kata nur, berupa surat edaran menpan-rb dan kepala bkn ke daerah-daerah agar segera memproses honorer r2/r3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup (drh) juga seperti pppk tahap 1.
jika mereka sudah mengisi drh nip pppk dan sudah terkunci, maka honorer aman. tidak ada lagi yang kena phk atau diberhentikan.
dia menyarankan agar surat edaran tersebut dicantumkan juga dengan sanksi bagi pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan pppk paruh waktu.
"sebaiknya ada sanksi agar pemda mau mengajukan. sudah banyak regulasi dibuat, tetapi pemda kan mengulur-ulur waktu terus," ucapnya.
sebelumnya, kementerian dalam negeri (kemendagri) menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan pppk paruh waktu. honorer yang sudah kena pemutusan hubungan kerja (phk) bisa selamat.
surat kemendagri no: 900.1.1/664/keuda tertanggal 14 februari 2025 dan ditandatangani ph. direktur jenderal bina keuangan daerah kemendagri horas panjaitan ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh indonesia.
dirjen horas menjelaskan terbitnya surat tersebut karena adanya pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu.
alasan lainnya ialah karena ada amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024.
"sejak uu asn 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non asn atau nama lainnya selain pegawai asn," tegas horas.
dia menyebutkan ada empat petunjuk kemendagri kepada dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. bagi pegawai non asn yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa.
2. pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi pppk dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. 
selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi pppk paruh waktu berpedoman pada surat plt. sekretaris jenderal kementerian dalam negeri nomor 900.1.1/227/sj tanggal 16 januari 2025 hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur. 
3. dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non asn atau nama lainnya selain pegawai asn yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tanggal 12 desember 2024 hal penganggaran gaji bagi pegawai non asn, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non asn bersangkutan.
4. bagi pegawai non asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non asn pada badan kepegawaian negara republik indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor b/5993/m.sm.01.00/2024, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non asn dimaksud.
surat dirjen bina keuangan daerah kemendagri ini mendapat respons positif dari pentolan honorer k2. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan