Soal Gaji THLT, DPRD Lebong Desak Pemkab Bertindak: Ini Masalah Perut!

koranradarlebong.com– Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, nasib Tenaga Harian Lepas (THLT) di Kabupaten Lebong menjadi perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, M. Gunadi Mursalin, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong harus segera mencairkan gaji para THLT yang tertunda.

"Ini masalah perut, tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Gunadi mengkritik lambannya Pemkab Lebong dalam memproses status THLT dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA:Ribuan Honorer Lebong Terancam Tak Gajian

Menurutnya, penundaan gaji ini sangat berdampak pada kehidupan para pegawai, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.

"Pemkab Lebong jangan hanya fokus pada nasib PPPK yang telah lulus, tetapi juga memperhatikan para THLT yang masih berstatus non-PNS," tuturnya.

Lebih lanjut, Gunadi mendesak Pemkab Lebong untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini berada di Kabupaten Lebong. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran yang diperlukan dapat segera dicairkan.

"Buktinya Kabupaten Bengkulu Utara sudah lebih dulu mendistribusikan Surat Keputusan (SK) PPPK formasi 2024, mengapa Lebong tidak dapat melakukan hal yang sama?" ungkapnya.

BACA JUGA:Manfaat Minum Teh Tawar untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui

Gunadi juga meminta Bupati Azhari dan Wakil Bupati Bambang untuk segera mengambil tindakan nyata.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan Pemkab terhadap para THLT dan PPPK yang telah lama mengabdi dan berkontribusi pada kelancaran administrasi daerah.

"Pemkab harus berusaha semaksimal mungkin untuk membayar gaji mereka," tegasnya.

Di sisi lain, salah satu THLT mengungkapkan kekesalan mereka atas situasi ini. Meskipun diminta aktif bekerja dan masuk setiap hari untuk absen empat kali sehari, mereka merasa hak-hak mereka sebagai pekerja belum diperhatikan.