DPRD BU Duduk Bersama OPD, Tindak Lanjuti Temuan Pembangunan

Reporter: Firdaus Effendi |

Editor: Reni Apriani |

Rabu , 19 Feb 2025 - 23:09

Hearing Komisi I DPRD BU bersama OPD-foto :firdaus effendi/radar lebong-

dprd bu duduk bersama opd, tindak lanjuti temuan pembangunan                             bengkulu utara.radarlebong.bacakoran.co - respon cepat lembaga legislatif atas temuan pembangunan langsung melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak lembaga eksekutif.
dprd bengkulu utara langsung menindaklanjuti setiap adanya temuan di lapangan pada saat inspeksi mendadak yang dilakukan.
temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait.
seperti sebelumnya, komisi i dprd bengkulu utara usai melakukan inspeksi mendadak yang menemukan adanya pekerjaan fisik laboratorium kesehatan dinas kesehatan bengkulu utara yang tidak tuntas.
baca juga:dprd bu gerak cepat respon aspirasi masyarakat soal jalan rusak
"pekerjaan senilai rp4,9 miliar tersebut tidak selesai hingga akhir kontak sehingga dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh dinas kesehatan sebagai penyedia program pembangunan tersebut. kami telah memanggil dinas kesehatan dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya untuk menjelaskan alasan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan hingga akhir masa kontrak tersebut," ujar ketua komisi i dprd bu hasdiansyah
ia pun menambahkan, pemanggilan yang dilakukannya guna mengetahui apakah semau tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan.
dalam hearing tersebut dinas kesehatan sudah menyampaikan teguran pada kontraktor pelaksana kegiatan. hal ini lantaran lambatnya pekerjaan dan tidak sesuai dengan target progres pembangunan yang dijadwalkan oleh dinas kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah penyedia pekerjaan.
pihaknya juga ingin mendengarkan keterangan dari kontraktor apakah memang ada hal-hal yang memang bersifat hambatan sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak.
baca juga:dprd bu dorong eksekutif segera sosialisasikan perda ke masyarakat
dalam regulasi diakui ada alasan-alasan yang bisa dimaklumi untuk pekerjaan terjadi keterlambatan, misalkan terjadi kelangkaan bahan baku atau terjadi bencana alam.
“maka kita membutuhkan penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut, terutama untuk dinas kesehatan dan kontraktor pelaksana. kita juga ingin mengetahui tahapan-tahapan pemberian teguran tersebut apakah sudah memenuhi aturan.
namun semua itu harus ada dasar yang jelas dan ada ketetapan dari pemerintah, namun dalam proses pembangunan laboratorium kesehatan tersebut, sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang disebut permakluman tersebut,” terangnya.
sejauh ini, menurutnya pembangunan yang tidak tuntas ini sangat disayangkan karena dinilainya menghambat program pembangunan pemerintah daerah.
sekaligus melakukan pemborosan anggaran karena sebagian anggaran harus dibayarkan pada kontraktor pelaksana sesuai dengan progres pekerjaan, namun pekerjaan yang belum tuntas tersebut sama sekali tidak bisa dimanfaatkan.
jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah terutama dinas kesehatan, maka bukan tidak mungkin bangunan yang belum selesai tersebut akan jadi bangunan mangkrak.
pasalnya untuk pembangunan lanjutan membutuhkan beberapa tahapan diantaranya melakukan audit dan penghitungan lebih dulu bangunan yang sudah terbangun. termasuk melakukan pembahasan anggaran lagi sejak awal jika ingin dilakukan pembangunan lanjutan.
“maka kami menyoroti khusus pekerjaan ini karena memang dampaknya sangat besar. sedangkan dana pembangunan lanjutan harus menggunakan apbd murni, karena dana yang sebelumnya bersumber dari dak kesehatan yang tidak terserap sudah dikembalikan,” pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 20 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan