Puluhan Miliar DAK 2025 Dinas PUPRP Dipangkas

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang sebelumnya diterima oleh Kabupaten Lebong.

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong, di mana puluhan miliar rupiah DAK untuk bidang jalan dan irigasi terpangkas habis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong, Fackhrurrozi, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lebong, tetapi juga di daerah lain di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai perkembangan efisiensi anggaran tersebut.

Baca Juga: Camat Minta Desa Patuhi Regulasi 40 Persen DD untuk Program Ketahanan Pangan

"DAK ini setahu saya terkunci. Namun, siapa tahu pada pertengahan tahun nanti ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya sudah menginstruksikan setiap kepala bidang untuk tetap proaktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian PUPR," ujar Fackhrurrozi.

Fackhrurrozi juga menambahkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, rincian transfer ke daerah mengalami pengurangan sebesar Rp 71 miliar sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, pihaknya tetap bersiap menjalankan program pembangunan sembari menunggu keputusan final terkait efisiensi anggaran.

"Sembari menunggu keputusan final, kami tetap mempersiapkan diri. Saat ini sudah ada tiga kegiatan perencanaan pembangunan jalan yang kami laksanakan. Jika anggaran pembangunan kembali disalurkan, kami bisa langsung melanjutkan pekerjaan fisiknya," jelasnya.

Selain dampak terhadap DAK 2025, kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap kegiatan tunda bayar tahun 2024 lalu.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas PUPR-Hub terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong guna mencari solusi terbaik.

"Dengan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, kami harus mencari solusi agar kegiatan tunda bayar yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dapat segera diselesaikan. Salah satu opsi yang sedang kami kaji adalah pembayaran bertahap. Namun, kami masih mendalami apakah opsi ini memungkinkan atau tidak," pungkasnya.