Peradi Heran Ada PKPA yang Pesertanya Bukan Sarjana Hukum

Reporter: |

Editor: |

Senin , 27 Jan 2025 - 22:32

Kegiatan PKPA DPC Peradi Jakbar bersama dengan UIA. -foto: net-

“Bagaimana bisa lahirnya (advokat profesional, berintegritas, dan berkualitas) kalau tidak melalui proses yang benar?” katanya.

Oleh karena itu, Peradi di bawah Ketua Umum (Ketum) ‎Prof. Otto Hasibuan sebagai wadah tunggal OA sesuai UU Advokat, konsisten menjaga kualitas penyelenggaraan PKPA.

“Orgnisasi advokat yang diakui secara UU Advokat adalah Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto,” ujar dia.

Ketua Panitia PKPA Angkatan V DPC Peradi Jakbar-UAI, Desnadya Anjani Putri, menyampaikan, pihaknya menghadirkan para pemateri atau narasumber mumpuni dan luar biasa dalam setiap PKPA.

“‎Di tengah kesibukannya, kemarin Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menyempatkan mengajar walaupun beliau sedang banyak deadline sidang,” ujarya.

Pemateri lannya, di antaranya hakim agung, hingga para praktisi hukum ternama. Ini guna mencetak calon-calon advokat profesioal, berkualitas, dan berintegritas. ‎

“Ada 218 peserta [PKPA Angkatan V] dan kami tunggu teman-teman semua bergabung di DPC Peradi Jakarta Barat,” ujarnya. ‎

Rektor UAI, Prof. Asep Saefudin menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung Peradi melahirkan advokat andal, profesional, ‎berkualitas, dan berintegritas.

“DPC Peradi Jakarta Barat dan Universitas Al-Azhar Indonesia sama-sama concern terhadap kualitas advokat Indonesia,” kata Prof. Asep. (jp)

peradi heran ada pkpa yang pesertanya bukan sarjana hukum                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - ketua dpc peradi jakarta barat (jakbar) suhendra asido hutabarat mengaku heran ada pendidikan khusus profesi advokat (pkpa) di luar organisasi advokat (oa) peradi yang membolehkan pesertanya bukan sarjana hukum. ‎
“saya kemarin ada yang mengirimkan paket pkpa 12 kali dicicil, terus bisa nonhukum (pesertanya),” kata asido dalam acara penutupan pkpa angkatan v dpc peradi jakbar-universitas al azhar indonesia (uai) di uai, jakarta, minggu, (26/1).
asido mengaku heran dan bingung karena dari nama saja sangat jelas, yakni pkpa yang pesertanya harus lulusan fakultas hukum atau sarjana hukum.
“saya bingung, kalau nonhukum ini gimana caranya nih? kalau misalnya nonhukum ini buat apa sebenarnya?” kata dia.
baca juga: marquez: akan bahaya jika ducati yakin pasti juara motogp 2025
lebih lanjut asido menyampaikan kalau misalnya s1-nya sarjana sastra rusia, ekonomi, atau nonsarjana hukum lainnya, setelah pkpa mau jadi apa?‎
“itu semua sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan uu advokat,” ungkapnya.
asido menegaskan kian brutalnya ‎penyimpangan tersebut karena adanya pembangkangan (disobidience) terhadap undang-undang (uu) nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
disobidience itu biang keladinya adalah surat keputusan mahkamah agung (sk ma) nomor 73 tahun 2015 yang membolehkan pengadilan tinggi (pt) mengambil sumpah calon advokat dari luar peradi.
“disobidience konstitusi itu, sk ma 73 kemudian berdiri atau ada oa-oa yang lain di luar peradi,” kata dia.
menurut dia, ini menjadikan advokat bisa pindah ke oa lain jika misalnya dipecat dari peradi karena melanggar kode etik advokat indonesia. demikian juga kalau di oa lain akan atau dipecat maka bisa pindah lagi ke oa lainnya.
“ke mana lagi pencari keadilan bisa mengadukan?” ujarnya.
asido mengatakan perintah uu advokat dari awal tegas menyatakan bahwa hanya ada satu wadah tunggal (single bar) oa, yakni peradi dan hanya peradi yang berwenang menyelenggarakan pkpa, mengangkat dan memberhentikan advokat, meningkatkan kualitas advokat, dan beberapa kewenangan lainnya yang diberikan negara.
ketentuan tersebut, ujar asido, demi melahirkan calon dan advokat berkulitas, profesional, dan ‎berintegritas.
“bagaimana bisa lahirnya (advokat profesional, berintegritas, dan berkualitas) kalau tidak melalui proses yang benar?” katanya.
oleh karena itu, peradi di bawah ketua umum (ketum) ‎prof. otto hasibuan sebagai wadah tunggal oa sesuai uu advokat, konsisten menjaga kualitas penyelenggaraan pkpa.
“orgnisasi advokat yang diakui secara uu advokat adalah peradi di bawah kepemimpinan prof. otto,” ujar dia.
ketua panitia pkpa angkatan v dpc peradi jakbar-uai, desnadya anjani putri, menyampaikan, pihaknya menghadirkan para pemateri atau narasumber mumpuni dan luar biasa dalam setiap pkpa.
“‎di tengah kesibukannya, kemarin yang mulia dr. suhartoyo, ketua mahkamah konstitusi (mk) tetap menyempatkan mengajar walaupun beliau sedang banyak deadline sidang,” ujarya.
pemateri lannya, di antaranya hakim agung, hingga para praktisi hukum ternama. ini guna mencetak calon-calon advokat profesioal, berkualitas, dan berintegritas. ‎
“ada 218 peserta [pkpa angkatan v] dan kami tunggu teman-teman semua bergabung di dpc peradi jakarta barat,” ujarnya. ‎
rektor uai, prof. asep saefudin menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung peradi melahirkan advokat andal, profesional, ‎berkualitas, dan berintegritas.
“dpc peradi jakarta barat dan universitas al-azhar indonesia sama-sama concern terhadap kualitas advokat indonesia,” kata prof. asep. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan