Tunggakan TPP ASN 5 Bulan Hanya Mampu Dibayar 1 Bulan, Sisanya?

tunggakan tpp asn 5 bulan hanya mampu dibayar 1 bulan, sisanya? radarlebong.bacakoran.co - tindaklanjut 2 kali aksi demo digelar asn, thlt bersama yayasan nal ke pemkab lebong dan dprd lebong guna menyampaikan beberapa tuntutan, salahsatunya mengenai tunggakan 5 bulan tpp, tampaknya tak berbuah manis. pasalnya, pemkab lebong hanya mampu membayar 1 bulan tpp asn untuk periode agustus 2024. sementara sisanya, untuk periode september, oktober, november dan desember masih belum diketahui apakah akan dibayarkan ataukah tidak. tentunya, kebijakan pembayaran tpp hanya 1 bulan tersebut memicu kekecewaan besar bagi para asn yang merasa janji pemkab lebong tidak terealisasi. baca juga: segini volume sampah di lebong dalam setahun "kami kecewa. harapannya minimal dibayar tiga bulan, bukan hanya satu bulan. ini tidak sebanding dengan kinerja kami," ungkap salah seorang asn yang enggan disebutkan namanya. lebih jauh, sesuai surat edaran (se) yang diterbitkan pj sekda lebong, mahmud siam, sp, mm, pada 27 desember 2024, pengajuan berkas pembayaran tpp hanya untuk agustus 2024. rencananya, pembayaran tpp ini dilakukan pada 30 desember 2024. direktur yayasan nuansa alam lestari (nal), devi gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan pemkab lebong ke aparat penegak hukum (aph), termasuk komisi pemberantasan korupsi (kpk), kejaksaan agung, dan mabes polri pada awal januari 2025. "kami melihat ada indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah. jika dbh belum cair, dari mana uang untuk pembayaran tpp satu bulan ini? tpp sudah seharusnya dialokasikan dalam apbd murni kabupaten lebong," tegas devi. menurut devi, masalah tunggakan pembayaran tpp asn telah berulang hampir setiap tahun, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengelolaan anggaran daerah. devi meminta aph segera mengusut pengelolaan anggaran tpp yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. "jangan main-main dengan uang negara. kami akan sampaikan laporan ini ke pihak berwenang," ujarnya. selain itu, pembayaran tpp yang kurang dari 12 bulan dalam 1 tahun anggaran berjalan sudah terjadi hampir setiap tahun. atas dasar itulah, pihaknya berencana pada awal januari 2025 yayasan nal akan mendatangi kejagung, kpk dan mabes polri. "tindakan hukum yang direncanakan yayasan nal ini, menjadi langkah untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah," tutupnya.

Tag

• # sisa
• # 1 bulan
• # 5 bulan
• # dibayar
• # tpp
• # tunggakan
• # asn

Share

• 
• 
• 
• 
•