PABPDSI Legalitas BUMDes di Lebong Masih Bermasalah

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lebong, Fiki Rikardo, menyebut bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lebong belum memiliki legalitas yang jelas.

Hal ini menyebabkan pengelolaan BUMDes tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dikatakan Fiki, dari total desa di Kabupaten Lebong, 80 persen telah mendirikan BUMDes dengan berbagai bidang usaha.

Namun, banyak di antaranya tidak berjalan optimal, bahkan ada yang bermasalah.

Baca Juga: Azhari-Bambang Menang Tipis, Petahana Berpeluang Gugat ke MK,Saksi Paslon 01 Tolak Tandatangi BA Pleno

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes serta minimnya pengawasan dari pemerintah daerah.

"BUMDes di Kabupaten Lebong pada kenyataannya banyak yang tidak berjalan, apalagi berkembang. Bahkan, ada yang bermasalah. Kemungkinan ini terjadi karena sumber daya manusia kurang memahami tata kelola BUMDes, ditambah lagi pengawasan yang lemah sehingga anggaran desa yang dikucurkan ke lembaga ini seperti dianggap dana hibah," ujar Fiki kepada Radar Lebong pada Senin (4/12).

Menurut Fiki pentingnya pengaktifan kembali BUMDes di desa-desa dengan penganggaran pelatihan melalui APBDes.

Ia optimistis, jika BUMDes dikelola dengan baik, maka lembaga ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

"BUMDes yang dijalankan dengan baik tentu bisa membantu desa menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyarankan agar desa menganggarkan pelatihan dan memperkuat kelembagaan BUMDes," tambah Fiki.

Fiki juga menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan BUMDes.

Menurutnya, pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, termasuk pengelolaan BUMDes, akan lebih efektif jika ada sinergi dengan pemerintah daerah.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam pengawasan desa dan menjalin koordinasi dengan lembaga desa. Pengawasan kami sebagai BPD tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan pemerintah daerah," tegasnya.