Forum Masyarakat Sipil Jogja Gelar Aksi pada Hari Pelantikan Presiden Prabowo

YOGYAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Forum Cik Di Tiro, Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD), dan mahasiswa menggelar aksi mimbar demokrasi di selasar Gedung Agung, Nol KM Yogyakarta pada Minggu (20/10).

Aksi tersebut digelar untuk merespons lengsernya pemerintahan Jokowi dan dilantiknya presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mimbar demokrasi itu dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam forum masyarakat tersebut mereka menyoroti kinerja Jokowi selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden.

Himawan Kurniadi dari Lingkar Keadilan RUANG mengatakan berakhirnya kekuasaan Jokowi bukan berarti situasi akan membaik.

"Kekuasaan Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Sejarah tidak boleh lupa Prabowo adalah terduga pelanggaran HAM. Hingga hari ini Prabowo belum diadili. Impunitas terhadap pelanggaran HAM disebabkan oleh kegagalan Jokowi memenuhi janji kampanye untuk mengusut dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM," katanya.

Kemudian, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap terpilih dengan cara-cara yang melanggar konstitusi.

"Jokowi merekayasa syarat pencalonan capres dan cawapres melalui cawe-cawe iparnya di MK. Gibran yang tadinya belum memenuhi syarat umur, akhirnya bisa lolos," ujarnya.

Himawan menyebut ke depannya ancaman kekebasan sipil, kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang adil akan semakin berat.

Hal ini disebut bakal menambah penderita masyarakat. Sana Ullaili dari SP Kinasih menambahkan bahwa Jokowi telah mengkhianati konstitusi, demi membangun dinasti politik untuk anak dan menantunya sendiri.

Selama berkuasa, Jokowi dianggap telah menggunakan hukum dan alat negara untuk kepentingan politik praktis.

"Merepresi masyarakat sipil dan menyandera lawan politik. Keluarga Jokowi diduga menerima berbagai gratifikasi dari kepentingan bisnis,” ujar dia.

Terkait dengan dilantiknya Presiden yang baru, dia mengingatkan apa yang telah dilakukan Prabowo pada masa lalu terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat.

“Kami mengajak rakyat untuk tidak terbuai gegap gempita pencitraan dan konsolidasi elit politik. Kabinet obesitas menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan. Rakyat harus terus waspada, mendidik diri, bersolidaritas, konsolidasi, dan menyiapkan agenda merebut demokrasi dari cengkeraman oligarki,” ujarnya. (jp)