Dia juga meminta perangkat daerah memperhatikan aspek kompetensi dan kualifikasi calon pegawai.
Hal ini dinilai penting agar PPPK paruh waktu yang direkrut memiliki kemampuan memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di berbagai bidang pelayanan.
Keberadaan PPPK paruh waktu, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi, terutama dalam menghadapi beban kerja yang terus meningkat.
Dengan pola kerja yang lebih fleksibel, pegawai ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pelayanan.
Dia berharap, rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bersama terkait kebutuhan formasi PPPK paruh waktu yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar perencanaan ke depan agar kebijakan pengadaan tenaga paruh waktu selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Melalui rapat ini kita (Pemkot Singkawang) ingin memastikan bahwa usulan PPPK paruh waktu benar-benar efektif, efisien, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan Kota Singkawang,” kata Wali Kota Singkawang. (jp)