Jalani Dahulu PPPK Paruh Waktu, Jangan Buru-Buru Minta Naik Status

Jalani Dahulu PPPK Paruh Waktu, Jangan Buru-Buru Minta Naik Status Ilustrasi.-Foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Seluruh honorer diimbau untuk tidak buru-buru minta naik status dari PPPK paruh waktu ke full time. Alangkah bijaknya bila honorer menjalani dahulu bagaimana sistem paruh waktu.

"Saya tidak melarang kalau banyak yang ingin cepat-cepat jadi PPPK penuh waktu. Namun, jalani dahulu, rasakan bagaimana sistemnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dia menyarankan para honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu jangan bikin paradigma yang belum tentu terjadi. Sebab, dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan tidak baik di pemerintah  

Memang kata Nur, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu masih banyak PR yang harus dievaluasi. Namun, bukan berarti PPPK paruh waktu itu status yang menyeramkan.

"Justru harus disyukuri karena banyak di antara teman-teman yang belum bisa jadi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," terang Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih.

Seharusnya, lanjut Nur Baitih, PPPK paruh waktu tetap menjalankannya selama satu tahun ini sesuai dengan ketentuan.

Ketika di tengah jalan menemukan kejanggalan, baru dievaluasi PPPK paruh waktu itu bagaimana. 

Apa bedanya, kata Bunda Nur, ketika honorer dihadapkan oleh pilihan untuk menjadi PPPK. Banyak orang yang menghujat kalau PPPK itu menyesatkan.

Akhirnya setelah dijalankan baru tahu ternyata PPPK sama dengan PNS walaupun masih banyak yang harus diperbaiki 

"Kasihan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau kepala daerah sudah berusaha mengakomodasi, terus kerja mereka dicurigai. Ini akan mengurangi respek kepala daerah kalau selalu dicurigai," terangnya. 

PPPK di awal-awal juga tetap dikawal dan setelah berjalan lima tahun dilakukan evaluasi. Dari evaluasi itu banyak yang harus diperbaiki.

Sebaliknya PPPK paruh waktu, bagaimana bisa dievaluasi sedangkan banyak belum merasakan sistemnya. Kalau belum apa-apa sudah banyak protes, maka pemerintah pusat atau daerah tidak simpati ke PPPK.

"Sekarang ini jadi anak baik dahulu, mendengar, dan menjalani sambil membaca situasi,," ujarnya. (jp)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan