Program Magang Jepang 2025 di Bengkulu Kembali Tertunda

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Harapan masyarakat Lebong untuk kembali mengikuti program magang ke Jepang pada tahun 2025 tampaknya harus kembali tertunda yang kedua kalinya.

Hingga memasuki akhir tahun, Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan seleksi tahunan tersebut.

Program yang biasanya menjadi salah satu pintu peluang kerja dan pelatihan internasional bagi masyarakat umum ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketidakjelasan ini bukan terjadi tanpa riwayat. Pada tahun sebelumnya, seleksi program magang ke Jepang juga gagal terlaksana akibat minimnya jumlah pendaftar dari Provinsi Bengkulu.

Baca Juga: Pemdes Semelako III Gelontorkan Rp 140 Juta untuk Program Ketahanan Pangan

Kondisi itu menyebabkan kuota daerah tidak terpenuhi sehingga pemberangkatan peserta tidak dapat diproses.

Situasi serupa tampaknya terulang pada 2025, meski peminat magang ke luar negeri sebenarnya cukup besar, terutama di kalangan generasi muda.

Kepala Disnakertrans Lebong, Evan Gustanto, SP, melalui Kabid Ketenagakerjaan, Riko Tandean, menjelaskan bahwa pihaknya memahami keresahan masyarakat yang menantikan kabar resmi terkait program tersebut.

Ia menegaskan bahwa tertundanya program bukan berarti kesempatan masyarakat untuk bekerja di Jepang tertutup sepenuhnya. 

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berkecil hati. Masih banyak program lain yang resmi dan dibuka setiap tahun, seperti G to G Nurse atau G to G Co-worker. Program ini juga menawarkan kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur legal," ujarnya.

Lebih lanjut, Riko mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait magang atau kesempatan kerja ke luar negeri.

Menurutnya, maraknya iklan lowongan palsu di media sosial kerap memicu kerugian hingga korban penipuan. Bahkan, beberapa modus dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

"Kami berharap masyarakat untuk mengecek ulang setiap informasi, memastikan legalitas lembaga, serta selalu mengacu pada kanal resmi milik pemerintah," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka layanan konsultasi bagi warga yang ingin mengetahui jalur resmi untuk bekerja ke Jepang.