RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, Camat Lebong Selatan, Karter Jaya, S.Sos, mengingatkan seluruh pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di wilayahnya agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Karter saat menanggapi keluhan warga dan menekankan pentingnya pelayanan yang tulus dan bebas biaya.
Menurut Karter, segala bentuk pelayanan administrasi dasar seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, seharusnya diberikan secara gratis dan tidak boleh dibebankan dengan biaya tambahan.
Ia pun meminta warga agar tidak segan-segan melapor jika menemukan adanya indikasi pungli dalam proses pengurusan surat-surat di desa atau kelurahan.
"Apabila ada warga merasa dibebankan oleh Pemdes atau kelurahan dalam bentuk permintaan uang, maka segera laporkan, bahkan bisa langsung kepada saya. Pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah gratis," tegas Karter.
Ia juga memperingatkan seluruh perangkat desa dan kelurahan bahwa pungli merupakan pelanggaran hukum serius.
Jika ada aparat yang terbukti melakukan pungli, pihak kecamatan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya ingatkan, baik Pemdes maupun kelurahan, jangan coba-coba melakukan pungli. Kalau ketahuan, kami di kecamatan akan bertindak tegas dan tidak segan memberikan sanksi," lanjutnya.
Selain itu, Karter juga mengimbau masyarakat agar menghindari penggunaan perantara atau calo dalam mengurus keperluan administrasi.
Menurutnya, penggunaan calo justru akan membebani masyarakat baik secara biaya maupun kejelasan proses.
"Kalau ada yang mau diurus, langsung saja ke kantor desa atau kelurahan. Jangan pakai perantara atau calo, karena itu justru merugikan," ujar Karter.