BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) mendesak agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara 2025-2029 benar-benar direalisasikan.
Dimana, penyampaian ini disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terkait RPJMD Bengkulu Utara jangan hanya menjadi dokumen formalitas, tanpa terwujud secara nyata dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
"Fraksi Golkar menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam RPJMD Bengkulu Utara 2025-2029. RPJMD bukan hanya sekedar tumpukan kertas, tetapi harus menjadi pedoman dan acuan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Bengkulu Utara. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan RPJMD. Monitoring dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana," ungkap Wahyudi selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD Bengkulu Utara terhadap Raperda RPJMD Bengkulu Utara 2025-2029 beberapa waktu lalu.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap krusial dalam mengawasi jalannya pembangunan berdasarkan RPJMD. Sejauh ini, Fraksi Golkar DPRD Bengkulu Utara juga meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Baca Juga: PLTP Hulu Lais Ditarget Juli 2027 Mulai Beroperasi
Hal ini dilakukan untuk memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD. Pihak Fraksi Golkar DPRD Bengkulu Utara menilai bahwa evaluasi kinerja kepala dinas sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Dan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses evaluasi tersebut. Kriteria penilaian yang jelas dan terukur harus diterapkan untuk memastikan objektivitas dan keadilan.
Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan kinerja kepala dinas dan percepatan realisasi visi-misi bupati.
"Kami berharap agar RPJMD ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita. Fraksi DPRD menyatakan akan terus mengawasi dan memberikan dukungan agar RPJMD dapat terlaksana dengan optimal. Jika ada kepala dinas yang kinerjanya kurang optimal, maka perlu dilakukan evaluasi dan bahkan pergantian agar target pembangunan dapat tercapai. Kami berharap bupati serius dalam mengevaluasi kinerja kepala dinas. Ini demi keberhasilan pembangunan Bengkulu Utara dan terwujudnya visi-misi beliau," sambungnya.
Ditambahkannya, Fraksi Golkar juga berharap Bupati Bengkulu Utara dapat mengakomodir pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Hal ini dianggap penting untuk memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, pokir anggota dewan merupakan representasi dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Karena pokir yang relevan dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah perlu diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan RPJMD.
"Oleh karena itu, pengakomodasian pokir dalam RPJMD harus diterapkan untuk memastikan pembangunan yang responsif dan berpihak pada masyarakat. Kami berharap bupati dapat memberikan perhatian serius terhadap pokir anggota dewan. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif," demikian Wahyudi.