JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah gencar mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan penataan tenaga non-ASN maupun seleksi CASN 2024 pada Januari 2025.
Kali ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah menerbitkan surat Nomor : 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 yang diterbitkan 15 Januari 2025.
Surat perihal penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri itu ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPPK) kementerian/lembaga, provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kepala BKN menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 58 Ayat (2) PermenPAN-RB 6 Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1 dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai;
Zudan mencontohkan, pelamar A melamar kebutuhan jabatan Dokter Ahli Pertama di RSUP Fatmawati Jakarta dan dinyatakan lulus sebagai Dokter Ahli Pertama di RSUP Prof. dr. R.D. Kandouw di Manado.
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup (DRH), maka tidak dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya.
"Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri setelah mendapatkan NIP, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk dua tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya," tegas Zudan.
3. Tata cara pengunduran diri pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut:
a. Bagi pelamar yang yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan/pengisian DRH wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi/fitur pengisian DRH-SSCASN. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut;
b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan nomor induk pegawai, kemudian mengundurkan diri wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala BKN;
4. Bagi pelamar sebagaimana angka 1 dan 2 tidak melakukan prosedur pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, data dalam SSCASN tetap berstatus lulus sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode tahun anggaran selanjutnya. (jp)
Kategori :