Dana PIP 2023 Sebesar Rp 325 M Dikembalikan ke Kas Negara, Ini Sebabnya

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 18 Jun 2024 - 00:21

Puslapdik minta Dinas Pendidikan perhatikan PIP. Ini sebabnya.-Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek-

Selain itu, ia juga berharap Dinas Pendidikan terus melakukan edukasi pada orang tua siswa. Agar dana bantuan benar-benar untuk kelancaran pendidikan dan bukan untuk kebutuhan rumah tangga.

"Lakukan edukasi pada orang tua siswa, terutama siswa sekolah dasar, bahwa bantuan PIP hanya digunakan untuk kelancaran pendidikan anak-anaknya, bukan untuk kebutuhan rumah tangga atau di luar kebutuhan biaya personal pendidikan, "jelasnya.

Beri Centang "Layak PIP" di Dapodik Harus Bijaksana

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja PIP Kemendikbduristek, Sofiana Nurjanah mengingatkan dengan tegas terkait masalah pemberian centang "Layak PIP" di Dapodik siswa.

Menurutnya perlu ada kebijaksanaan dalam pemberian keputusan itu agar tidak salah sasaran.

Kebijaksanaan ini juga wajib memperhatikan persyaratan yang telah ditujukan bagi peserta PIP. Seperti perhatikan kelengkapan, validitas NIK, kelogisan data peserta didik, serta batas dan kuota yang diberikan.

"Pintu masuk pertama adalah di Dapodik, dinas pendidikan akan melakukan verifikasi, validasi dan pemadanan bagi peserta didik yang dicentang "Layak PIP", artinya, walaupun masuk DTKS, namun tidak dicentang oleh satuan pendidikan, maka peserta didik tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PIP," tutupnya. (*)

dana pip 2023 sebesar rp 325 m dikembalikan ke kas negara, ini sebabnya                            radarlebong.bacakoran.co - dana program indonesia pintar (pip) tahun 2023 sebesar rp 325 miliar diketahui dikembalikan ke kas umum negara.
alasannya karena ketika tahapan penyaluran, sebanyak 531 ribu siswa atau 2,9% penerima sk nominasi pip tidak melakukan aktivasi rekening.
menanggapi hal ini, plt kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan (puslapdik) kemendikbudristek, abdul kahar menyatakan pada 2024 diperlukan strategi khusus. agar dana yang sudah dianggarkan untuk pip tidak lagi dikembalikan ke kas negara dan peserta didik khususnya jenjang sekolah dasar bisa mendapat bantuan.
"pada tahun 2024, perlu diatur strategi agar tidak banyak bantuan pip yang dikembalikan ke kas negara," tuturnya dikutip dari rilis di laman resmi puslapdik kemendikbudristek, jumat (14/6/2024) dilansir detikedu.com
baca juga: ipdn kemendagri laksanakan praktik magang bagi praja pratama
pip wajib dipantau berkala
untuk itu, abdul kahar menghimbau dinas pendidikan kabupaten dan kota agar terus menerus melakukan pemantauan pelaksanaan pip secara berkala. pemantauan perlu dilakukan pada empat titik penting, yakni:
memantau ketepatan sasaran siswa penerima pip dengan mendorong satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak salah mencentang tombol "layak pip" pada data siswa di data pokok pendidikan (dapodik).
memantau kelancaran aktivasi rekening siswa yang memperoleh sk nominasi.
melakukan pemantauan dan memastikan dana bantuan pip sampai ke tangan peserta didik. tidak diperbolehkan adanya pemotongan atau pungutan dana pip yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
memantau pemanfaatan dana bantuan pip pada siswa apakah sudah sesuai peruntukannya yakni untuk biaya personal pendidikan penerima pip.
terhadap empat titik pemantauan tersebut, abdul kahar menitikberatkan pada masalah sk nominasi peserta pip.
hal ini bisa dipantau melalui sipintar.
"dinas pendidikan harus memantau sekaligus mendorong satuan pendidikan untuk rajin melihat sipintar, melihat penerbitan sk nominasi atau sk pemberian dan mendorong satuan pendidikan menyampaikannya ke orang tua penerima sk, termasuk mengajak peserta didik penerima sk nominasi melakukan aktivasi rekening," tambahnya.
selain itu, ia juga berharap dinas pendidikan terus melakukan edukasi pada orang tua siswa. agar dana bantuan benar-benar untuk kelancaran pendidikan dan bukan untuk kebutuhan rumah tangga.
"lakukan edukasi pada orang tua siswa, terutama siswa sekolah dasar, bahwa bantuan pip hanya digunakan untuk kelancaran pendidikan anak-anaknya, bukan untuk kebutuhan rumah tangga atau di luar kebutuhan biaya personal pendidikan, "jelasnya.
beri centang "layak pip" di dapodik harus bijaksana
di kesempatan yang sama, ketua tim kerja pip kemendikbduristek, sofiana nurjanah mengingatkan dengan tegas terkait masalah pemberian centang "layak pip" di dapodik siswa.
menurutnya perlu ada kebijaksanaan dalam pemberian keputusan itu agar tidak salah sasaran.
kebijaksanaan ini juga wajib memperhatikan persyaratan yang telah ditujukan bagi peserta pip. seperti perhatikan kelengkapan, validitas nik, kelogisan data peserta didik, serta batas dan kuota yang diberikan.
"pintu masuk pertama adalah di dapodik, dinas pendidikan akan melakukan verifikasi, validasi dan pemadanan bagi peserta didik yang dicentang "layak pip", artinya, walaupun masuk dtks, namun tidak dicentang oleh satuan pendidikan, maka peserta didik tidak dapat ditetapkan sebagai penerima pip," tutupnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan