Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim, Pengadu Berencana Melapor ke Polisi

Reporter: |

Editor: |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 00:45

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan, saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).-Foto: net-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan akan melihat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sebelum melapor kepada polisi.

"Karena begini, kalau dilaporkan kemudian putusannya amit-amit melempem, ya, artinya enggak bergigi juga laporannya. Artinya, mendelegitimasi laporannya," kata Aristo saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis (6/6).

Namun begitu, dia bakal membicarakan rencana melaporkan kepada polisi dengan klien soal apakah tetap menunggu putusan DKPP atau langsung melapor dalam waktu dekat mengenai tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Aristo mengatakan bahwa relasi kuasa menjadi inti perkara dalam kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan Hasyim terhadap pengadu.

"Karena ada kesempatan, ada hubungan atasan bawahan, dan hubungan atasan bawahan itu dieksploitasi. Ya, dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadi Ketua KPU RI, dan yang lebih penting lagi ini korban dua kali dia datang sendiri ya, dan dia bolak-balik Jakarta-Belanda cuman untuk itu," tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP RI terkait dugaan asusila itu.

Pengadu dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU RI Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menurut Kuasa Hukum korban, Ketua KPU Hasyim sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.

Kemudian, Hasyim menjalani persidangan pertama pada Rabu (22/5) yang berakhir sekitar pukul 17.15 WIB,

Seusai menghadiri sidang kemarin, Ketua KPU Hasyim enggan berbicara kepada awak media terkait dugaan asusila yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan pengamatan ANTARA di lokasi, Ketua KPU Hasyim langsung ngacir meninggalkan puluhan awak media yang sudah menunggu dan ingin meminta keterangannya. (jp)

dugaan asusila ketua kpu hasyim, pengadu berencana melapor ke polisi                            radarlebong.bacakoran.co - kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila oleh ketua kpu ri hasyim asy'ari, aristo pangaribuan akan melihat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri sebelum melapor kepada polisi."karena begini, kalau dilaporkan kemudian putusannya amit-amit melempem, ya, artinya enggak bergigi juga laporannya. artinya, mendelegitimasi laporannya," kata aristo saat memberikan keterangan pers di kantor dkpp ri, jakarta, kamis (6/6).namun begitu, dia bakal membicarakan rencana melaporkan kepada polisi dengan klien soal apakah tetap menunggu putusan dkpp atau langsung melapor dalam waktu dekat mengenai tindak pidana kekerasan seksual (tpks).aristo mengatakan bahwa relasi kuasa menjadi inti perkara dalam kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan hasyim terhadap pengadu.
baca juga: tim olimpiade merah putih gagal bersinar di indonesia open 2024
"karena ada kesempatan, ada hubungan atasan bawahan, dan hubungan atasan bawahan itu dieksploitasi. ya, dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadi ketua kpu ri, dan yang lebih penting lagi ini korban dua kali dia datang sendiri ya, dan dia bolak-balik jakarta-belanda cuman untuk itu," tuturnya.sebelumnya, pada kamis, 18 april 2024, ketua kpu ri hasyim asy'ari dilaporkan ke dkpp ri terkait dugaan asusila itu.pengadu dari lembaga konsultasi bantuan hukum dan pilihan penyelesaian sengketa fakultas hukum universitas indonesia (lkbh-pps fh ui) dan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan (lbh apik).kuasa hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan ketua kpu ri hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.menurut kuasa hukum korban, ketua kpu hasyim sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.kemudian, hasyim menjalani persidangan pertama pada rabu (22/5) yang berakhir sekitar pukul 17.15 wib,seusai menghadiri sidang kemarin, ketua kpu hasyim enggan berbicara kepada awak media  terkait dugaan asusila yang melibatkan dirinya.berdasarkan pengamatan antara di lokasi, ketua kpu hasyim langsung ngacir meninggalkan puluhan awak media yang sudah menunggu dan ingin meminta keterangannya. (jp)

Tag

Share