Industri Semen Minta Pemerintah Tak Larang Truk Sumbu 3 Beroperasi Saat Nataru

Reporter: |

Editor: |

Sabtu , 06 Dec 2025 - 00:34

Asosiasi Semen Indonesia berharap Pemerintah tidak memberlakukan pelarangan operasional truk sumbu 3 saat liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ilustrasi.-Foto: net-

industri semen minta pemerintah tak larang truk sumbu 3 beroperasi saat nataru                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - asosiasi semen indonesia berharap pemerintah tidak memberlakukan pelarangan operasional truk sumbu 3 saat liburan natal 2025 dan tahun baru 2026 (nataru).
apabila pemerintah tetap menerapkan aturan tersebut, pihak industri meminta agar waktunya tidak terlalu lama, cukup 5 hari saja.
hal itu diutarakan ketua asosiasi semen indonesia (asi) lilik unggul raharjo. menurutnya, jika kebijakan pelarangan truk sumbu 3 ini diberlakukan saat libur nataru nanti, bisa dipastikan akan mengganggu distribusi semen ke masyarakat.
hal itu disebabkan sekitar 80 persen lebih distribusi semen itu menggunakan kendaraan sumbu 3. 
“akibatnya, stok semen di pasar akan menipis sehingga mengganggu konsumsi masyarakat dan proyek-proyek baik swasta maupun pemerintah,” ujarnya.
jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut dia, itu bisa mengakibatnya pembangunan proyek juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
“akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tukasnya.
seperti diketahui, keterlambatan pembangunan proyek infrastruktur akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
misalnya hilangnya pendapatan pemerintah dari pajak, penundaan investasi, pengangguran tidak terserap, pertumbuhan ekonomi tidak terakselerasi, dan sekaligus menurunkan daya saing nasional.
selain itu, katanya, pelarangan truk sumbu 3 saat nataru nanti juga akan menyebabkan biaya logistik akan naik. diperkirakan kenaikannya sekitar 50-60 persen jika distribusinya tidak menggunakan truk sumbu 3.
sebagai gambaran, truk sumbu 3 itu bisa memuat hingga 30 ton semen. tapi, menggunakan truk sumbu 2, paling hanya bisa membawa 16 ton saja.
“itu kan cukup besar pengurangannya. artinya, dengan volume yang sama, kita butuh armada yang banyak. untuk itu, harus investasi lagi dalam jumlah besar. belum lagi penambahan armada itu kan harus diikuti penambahan sopir juga,” ujarnya.
dengan penambahan armada yang sangat banyak, itu juga pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. kondisi seperti itu akan terdampak juga ke lingkungan pabrik-pabrik semen.
di mana, dengan menggunakan truk sumbu 3, pemuatan ke pabrik-pabrik itu bisa 1000 truk per hari dan lebih cepat.
tapi, dengan menambah jumlah truk, pemuatan ke pabrik-pabrik akan lebih lama dan sampai ke konsumen juga lama.
karenanya, dia menyarankan, kalaupun pemerintah mau memberlakukan pelarangan itu saat nataru nanti, waktunya tidak terlalu lama tapi cukup 5 hari saja.
sebab, tuturnya, berdasarkan pengalaman saat kebijakan ini diberlakukan selama 16 hari pada lebaran 2025 lalu, terjadi penurunan kinerja industri semen sekitar 25-30 persen dari sisi kegiatan produksi hingga distribusinya.
dalam hal ini, dia menuturkan dampak pelarangan truk sumbu 3 yang terlalu lama itu akan mempengaruhi jumlah hari kerja efektif yang menyusut signifikan.
artinya, aktivitas logistik akan menyisakan waktu sedikit dalam bulan berjalan.
sementara itu, dari sisi distributor menghadapi bottleneck logistik lantaran keterbatasan pengiriman yang menyebabkan akumulasi stok di gudang sehingga biaya penyimpanan meningkat dan terdapat risiko penuaan bahan baku atau aging material.
lebih lanjut, lilik menerangkan khusus semen curah terdapat gangguan distribusi yang berpotensi menyebabkan terhentinya operasi pabrik pelanggan akibat terbatasnya kapasitas silo atau tempat penyimpanan semen sebagai buffer logistik.
“dampak sosial terhadap armada vendor, banyak pengemudi truk mengalami penurunan pendapatan signifikan karena hari kerja yang terpangkas,” tukasnya.
di sisi lain, pasca pembatasan angkutan truk sumbu 3, terdapat potensi terjadinya lonjakan beban distribusi secara tiba-tiba yang menimbulkan disparitas supply-demand, kemacetan logistik, dan peningkatan ongkos distribusi per ton karena alokasi armada yang terbatas dan backlog pengiriman. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Sabtu 6 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan