Pembangunan IKN Dipercepat, Rp 11,6 Triliun untuk Kompleks Legislatif-Yudikatif

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Langkah ini diambil sebagai bentuk percepatan pembangunan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, langkah ini dinilai penting sebagai pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025. Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027). 

Adapun pembangunan tersebut mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.  

Sementara itu, kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, mulai November 2025.

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025) dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun (per Oktober 2025). 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan pembangunan tahap kedua akan makin cepat. 

"Pasca-Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." ujar Basuki di kantor OIKN baru-baru ini. 

Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara. 

Sebagai pendukung infrastruktur fisik, OIKN juga memastikan sumber air baku bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha. 

Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter/detik. (jp)