Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tidak Diperpanjang, Simak Respons Kepala BKN

Reporter: |

Editor: |

Senin , 27 Oct 2025 - 23:03

Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi -Foto: Humas Kemenag-

kontrak kerja ribuan pppk tidak diperpanjang, simak respons kepala bkn                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - pemerintah kabupaten enrekang, provinsi sulawesi selatan (sulsel), berencana tidak memperpanjang kontrak kerja 1.070 pppk pada 2026.
ribuan pppk tersebut merupakan pegawai hasil seleksi formasi 2021/2022.
mereka mendapatkan sk pengangkatan pppk dengan masa kontrak 5 tahun, yang berarti akan habis pada 2026.
dengan alasan kondisi fiskal pemkab enrekang sedang megap-megap akibat pemotongan dana transfer ke daerah (tkd) 2026, masa kontrak kerja ribuan pppk itu tidak akan diperpanjang.
pihak pemkab enrekang memakai istilah dirumahkan sementara. jika kondisi fiskal sudah pulih, mereka akan dipekerjakan kembali.
dengan istilah apapun, jika nantinya perjanjian kerja ribuan pppk itu tidak diperpanjang lagi, sama saja dengan pemutusan hubungan kerja alias phk.
namun, rencana tersebut belum final. pemkab enrekang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
kondisi pppk di enrekang sudah berpengaruh pada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di daerah lain.
"pppk bisa diberhentikan ya kalau pemda tidak punya dana? kalau diberhentikan, nasib kami bagaimana, sedangkan usia tidak muda lagi?" kata ketua solidaritas nasional wiyatabakti indonesia (snwi) sumatera selatan (sumsel) susi maryani kepada jpnn.com, sabtu (25/10).
susi bercerita, banyak pppk yang berupaya bekerja dengan baik agar penilaian kinerjanya bisa bagus.
bahkan, banyak pppk yang meningkatkan kompetensinya agar masa kontraknya diperpanjang lagi.
namun, sambung susi, yang terjadi di kabupaten enrekang menunjukkan bahwa meski pppk bekinerja baik, tetap bisa diberhentikan ketika pemda tidak punya anggaran untuk membayar gaji.
jika benar nantinya ribuan pppk enrekang diberhentikan pada 2026, otomatis masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun selama menjadi honorer hingga diangkat pppk hilang dalam sekejap.
"pemerintah harus memikirkan solusinya, apakah bisa pppk yang sudah diberhentikan karena dana cekak, diangkat kembali tanpa tes lagi bila pemda sudah memiliki banyak anggaran," kata susi.
tanggapan kepala bkn
menanggapi kasus di enrenang, kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif fakrullah yang dihubungi jpnn secara terpisah mengungkapkan, pppk sistem kerjanya kontrak.
ketika instansi baik pusat maupun daerah tidak memiliki anggaran untuk menggaji asn pppk, maka bisa tidak memperpanjang kontraknya.
“kalau instansinya kesulitan bayar gaji, apa boleh buat instansi bisa tidak memperpanjang kontrak kerja pppk," kata prof zudan, sapaan akrabnya.
dia menegaskan, instansi tidak bisa disalahkan karena ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam uu nomor 5 tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi uu 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn).
sesuai ketentuan uu asn 2023, pns pensiun jika sudah masuk batas usia pensiun (bup).
adapun pppk, pensiun atau berhenti jika masa kontrak tidak diperpanjang oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk).
"jadi, sesuai uu asn, ketika pppk tidak diperpanjang lagi masa kontraknya berarti yang bersangkutan dinyatakan sudah pensiun," kata prof zudan.
namun, sambung prof zudan, kondisi tersebut bisa berubah bila uu nomor 20 tahun 2023 direvisi. begitu juga dengan pp-nya atau permenpan-rb-nya diubah.
tanpa perubahan regulasi, ppk bisa mengambil kebijakan tak memperpanjang kontrak pppk karena tidak bertentangan dengan uu asn 2023. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 28 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan