Surat Dakwaan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne Disebut Tidak Memuat Mens Rea

surat dakwaan riva siahaan, maya kusmaya, dan edward corne disebut tidak memuat mens rea radarlebong.bacakoran.co- arie nobelta kaban selaku penasihat hukum tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di perusahaan pelat merah yang ditangani kejaksaan agung, mempersoalkan tuduhan terhadap kliennya di surat dakwaan. ketiga terdakwa ialah riva siahaan (eks direktur pt. pertamina patra niaga/ppn), maya kusmaya (mantan direktur pemasaran pt. ppn), dan edward corne (eks vp trading and operation pt. ppn). dalam sidang pembacaan eksepsi para terdakwa di pengadilan negeri jakarta pusat, arie nobelta menyampaikan pemberitaan di media massa sangatlah berbeda dengan surat dakwaan jaksa terhadap ketiga kliennya. dalam surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (jpu), katanya, tidak ada perkara bbm oplosan atau blending ron 88 dan ron 90 menjadi ron 92, serta tidak ada kerugian negara yang mencapai rp 969,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun. "dalam surat dakwaan yang kami terima, terdakwa justru dituduh mengenai pengadaan produk bbm dan penetapan harga jual kepada pelanggan bbm non subsidi yang secara substansi sangatlah berbeda dengan rilis kepada pers yang sudah terlanjur viral," tutur arie nobelta, dikutip dari keterangan tertulisnya, jumat (17/10/2025). demikian juga dengan kerugian keuangan negara, katanya, dalam surat dakwaan kerugian negara yang didakwakan kepada terdakwa sebesar rp 357.366.113.430 dan usd 5.740.532,61 bukan rp 969,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun atau rp 258 triliun. mengenai hal itu, penasihat hukum dalam eksepsinya menyampaikan terdakwa dan keluarganya sudah terlanjur menerima hukuman sosial berupa hujatan dari masyarakat karena dianggap merugikan mengoplos bbm dan merugikan keuangan negara dengan nilai fantastis padahal sidang pun belum dimulai. "penegakan hukum sudah abai asas yang paling fundamental presumption of innocent," ucap arie. selanjutnya penasehat hukum menyampaikan perbuatan yang didakwakan kepada kliennya di dalam dua perkara tidak cermat, tidak jelas, dan tak lengkap mengenai tindak pidananya. perbuatan maya kusmaya dan riva siahaan, misalnya, diuraikan menyetujui kontrak dan menyetujui harga penjualan bbm non subsidi, padahal persetujuan harga jual kepada konsumen itu bukan kewenangan riva siahaan atau maya kusmaya tetapi kewenangan vice president (vp). "persetujuan kontrak dilakukan karena perintah jabatan, untuk treshold nilai kontrak tersebut memang kewenangan yang bersangkutan," ujar arie. begitu pula soal perhitungan kerugian negara, dia menilai surat dakwaan mencampuradukkan dengan perkara lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara dan perbuatan terdakwa. kemudian, surat dakwaan menurutnya tidak mengurai bagaimana cara menghitung kerugian negara, table-tabel perhitungan yang ditampilkan tidak menjelaskan dari mana asal-usul kerugian negara. "untuk pengadaan produk bbm disebut merugikan negara, padahal harga beli jauh di bawah hpp dan rata rata pembelian produk sejenis pada periode yang sama," tutur arie. selain itu disebut juga ada kerugian perekonomian negara sebesar rp 171.997.835.294.293,00 dan illegal gain usd 2,617,683,340.41. namun, arie menyebut apa kaitannya dengan perbuatan terdakwa, hal tersebut tidak diuraikan di dalam surat dakwaan. di akhir pembacaan eksepsinya, arie menyampaikan bahwa dalam surat dakwaan setebal 176 halaman tidak ada uraian perbuatan terdakwa yang menggambarkan adanya niat jahat/mens rea. "minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa," kata arie.  

Tag

• # dugaan korupsi tata kelola minyak
• # mens rea

Share

• 
• 
• 
• 
•