Tuding Bupati Sulit Ditemui, Ini Pernyataan Tegas Bupati Azhari untuk Pengelola Dapur MBG

Reporter: Adrian Roseple |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 07 Oct 2025 - 22:39

Pernyataan Tegas Bupati Azhari untuk Pengelola Dapur MBG-foto :awak media-

Pihak Mabes Polri, yang didampingi oleh Polda Bengkulu dan Polres Lebong, telah turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait. Mulai dari Kepala Dapur MBG, pengawas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), staf dapur, pejabat Dinas Kesehatan, hingga tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut dimintai keterangan.

"Banyak, puluhan pertanyaan yang diajukan. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua yang terlibat langsung, mulai dari kepala dapur, SPPG, BPOM, hingga pegawai dapur," jelas Kasatreskrim Polres Lebong, AKP Darmawel Saleh.

Meski demikian, Saleh menyebut bahwa pemeriksaan tersebut masih dalam tahap supervisi dan belum masuk ke tahap penyidikan.

"Belum ada penetapan tersangka. Ini baru supervisi untuk laporan ke Kapolri dan masukan ke BGN," ujarnya.

Sementara itu, salah satu Aktivis pemuda Lebong, Anjar Wahyu SH, MH, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti di pemeriksaan biasa. Ia menilai ada potensi kelalaian fatal dalam pelaksanaan program MBG yang menyebabkan kerugian besar, baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban.

"Setiap dapur MBG itu punya penanggung jawab. Kepala SPPG harus diperiksa tuntas. Jangan sampai kasus ini hanya jadi pengalihan isu. Harus ada yang bertanggung jawab," tegas Anjar.

Anjar juga menyarankan agar penyelidikan melibatkan laboratorium forensik untuk melacak titik kesalahan, apakah pada bahan makanan, proses pengolahan, hingga kebersihan alat masak.

"Jika kealpaan biasa, bisa dijerat Pasal 360 KUHP. Tapi jika kelalaian menyebabkan korban meninggal, masuk ke Pasal 359 KUHP," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan resmi dari korban untuk menindaklanjuti.

"Sudah ada korban, itu cukup jadi dasar hukum untuk penyidikan," pungkasnya.

tuding bupati sulit ditemui, ini pernyataan tegas bupati azhari untuk pengelola dapur mbg                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - menanggapi tudingan pihak dapur program makan bergizi gratis (mbg) beberapa waktu lalu yang menyebut dirinya bupati lebong h azhari sh mh sulit ditemui sebelum tragedi keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di kabupaten lebong beberapa waktu lalu. 
pernyataan tegas disampaikan bupati lebong h azhari sh mh yang membantah tudingan tersebut.
dikatakan bupati azhari, pihak dapur mbg justru telah dua kali bertemu dengannya, namun tidak pernah menindaklanjuti permintaan untuk mengadakan audiensi resmi.
pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh bupati azhari saat ditemui awak media di rumah dinasnya, pada senin, (6/10) kemarin lalu.
baca juga:bgn buka layanan pengaduan mbg, ini 2 nomor yang dibisa dihubungi masyarakat
"ada saksinya. mereka (pihak dapur mbg, red) sudah bertemu saya dua kali. tapi yang saya minta itu, sebelum melaksanakan kegiatan, mereka audiensi dan mempresentasikan programnya. ini tidak dilakukan," tegas azhari.
lebih lanjut, azhari menjelaskan bahwa permintaan audiensi bukan tanpa alasan. ia ingin memastikan bahwa dapur mbg benar-benar siap menjalankan program yang menyangkut keselamatan ratusan pelajar. dalam rencana audiensi tersebut, bupati bahkan berniat melibatkan berbagai pihak penting, seperti dinas kesehatan, bpom, tni, polri, dan stakeholder lainnya untuk menilai kesiapan dan keamanan program tersebut.
menurut azhari, bila audiensi tersebut dilakukan sejak awal, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian mutu makanan bisa dilibatkan. sayangnya, upaya koordinatif tersebut tidak terlaksana.
"bukan sekadar bertemu. kita ingin mereka memaparkan secara jelas kesiapan mereka, dari sisi kesehatan, keamanan makanan, sampai teknis penyajian. tapi mereka tidak lakukan itu," jelas bupati.
sebelumnya, kepala dapur mbg, bartin, justru menyatakan bahwa pihaknya sama sekali belum pernah berhasil bertemu dengan bupati lebong, meskipun telah tiga kali mencoba. ia menyebut bahwa pihaknya sudah mendatangi rumah dinas maupun kantor bupati, namun tidak juga diberi kesempatan bertemu.
"kita sudah tiga kali mencoba. baik ke rumah dinas maupun kantor bupati. kita tunggu seharian, tapi belum pernah bertemu," ujar bartin usai pemeriksaan oleh mabes polri di dapur mbg beberapa waktu lalu.
bartin juga mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengirimkan surat permintaan audiensi karena belum ada aturan teknis dari badan gizi nasional (bgn) terkait hal itu. 
"untuk mengeluarkan surat resmi, kami terkendala juknis dari bgn yang belum mengatur mekanisme pengajuan surat audiensi," tambahnya.
tragedi yang memicu polemik ini terjadi pada 28 agustus 2025, ketika 539 siswa dari berbagai sekolah di lebong mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari program mbg. gejala yang dialami para siswa mulai dari muntah, lemas, hingga nyaris kehilangan kesadaran. rumah sakit umum daerah (rsud) lebong sempat kewalahan menampung pasien karena jumlah korban yang terus bertambah.
pihak mabes polri, yang didampingi oleh polda bengkulu dan polres lebong, telah turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait. mulai dari kepala dapur mbg, pengawas satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), staf dapur, pejabat dinas kesehatan, hingga tim dari badan pengawas obat dan makanan (bpom) ikut dimintai keterangan.
"banyak, puluhan pertanyaan yang diajukan. pemeriksaan dilakukan terhadap semua yang terlibat langsung, mulai dari kepala dapur, sppg, bpom, hingga pegawai dapur," jelas kasatreskrim polres lebong, akp darmawel saleh.
meski demikian, saleh menyebut bahwa pemeriksaan tersebut masih dalam tahap supervisi dan belum masuk ke tahap penyidikan. 
"belum ada penetapan tersangka. ini baru supervisi untuk laporan ke kapolri dan masukan ke bgn," ujarnya.
sementara itu, salah satu aktivis pemuda lebong, anjar wahyu sh, mh, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti di pemeriksaan biasa. ia menilai ada potensi kelalaian fatal dalam pelaksanaan program mbg yang menyebabkan kerugian besar, baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban.
"setiap dapur mbg itu punya penanggung jawab. kepala sppg harus diperiksa tuntas. jangan sampai kasus ini hanya jadi pengalihan isu. harus ada yang bertanggung jawab," tegas anjar.
anjar juga menyarankan agar penyelidikan melibatkan laboratorium forensik untuk melacak titik kesalahan, apakah pada bahan makanan, proses pengolahan, hingga kebersihan alat masak. 
"jika kealpaan biasa, bisa dijerat pasal 360 kuhp. tapi jika kelalaian menyebabkan korban meninggal, masuk ke pasal 359 kuhp," tambahnya.
ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan resmi dari korban untuk menindaklanjuti. 
"sudah ada korban, itu cukup jadi dasar hukum untuk penyidikan," pungkasnya.