Bupati Lebong Ingatkan OPD Perketat Pengawasan Proyek Fisik 2025

Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek fisik yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2025. -foto :dok/radarlebong-
RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek fisik yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2025. Ia meminta agar setiap pekerjaan di lapangan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
“Saya tekankan kepada OPD yang memiliki kegiatan fisik agar benar-benar mengawasi jalannya pekerjaan. Jangan sampai ada proyek yang terbengkalai, semua harus selesai sebelum tutup tahun,” ujar Azhari.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan hanya berdampak pada pemanfaatan bangunan, tetapi juga memengaruhi serapan anggaran daerah. Hingga saat ini, serapan anggaran Kabupaten Lebong masih di bawah 50 persen, dan sebagian besar yang belum terserap merupakan kegiatan fisik.
“Selain tepat waktu, kualitas bangunan juga harus jadi prioritas. Kalau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan, saya instruksikan jangan dibayarkan,” tegasnya.
BACA JUGA:KN Korupsi Jalan & Jembatan di Lebong Lebihi Perhitungan Jaksa, Roby: Sungguh Fantastis
Bupati Azhari juga mengingatkan rekanan pelaksana proyek baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten agar memiliki komitmen penuh. Ia menilai banyak contoh proyek sebelumnya yang gagal karena minimnya tanggung jawab kontraktor.
“Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada komitmen rekanan. Kalau pelaksana tidak serius, otomatis pembangunan tidak akan maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Lebong, Eldi Satria, ST, beberapa waktu lalu menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah menerima 24 berkas paket kegiatan fisik dari dua OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Dari total 24 paket, sebanyak 19 sudah selesai lelang dan kontrak, dengan nilai pagu Rp30 miliar. Rinciannya, 15 paket milik PUPRP senilai Rp19 miliar, dan 4 paket Dinkes senilai Rp11,2 miliar,” jelas Eldi.
Sedangkan 5 paket kegiatan fisik lainnya masih dalam proses lelang dan ditargetkan tuntas dengan penandatanganan kontrak pada akhir Agustus.