Usai Cetak, DHKP dan SPPT PBBP2 Segera Didistribusikan ke 12 Kecamatan

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO -Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong menargetkan distribusi Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2025 tuntas pada Agustus ini.

Saat ini, Bidang Pendapatan BKD sedang menyusun jadwal penyerahan dokumen ke seluruh desa dan kelurahan di 12 kecamatan.

Menurut Kepala Bidang Pendapatan BKD Lebong, Monginsidi, S.Sos, proses pencetakan massal DHKP dan SPPT PBBP2 2025 telah selesai dan disusun berdasarkan desa/kelurahan serta kecamatan masing-masing.

“Distribusi tahun ini masih sama seperti sebelumnya, dilakukan di kantor kecamatan dengan mengundang para kepala desa dan lurah,” jelas Monginsidi, Senin (11/8).

BACA JUGA:Bahaya Narkoba, Kapolres Imbau Warga Waspada dan Jauhi Narkotika

Tahun 2025, terdapat 32.509 objek pajak PBBP2 yang telah ditetapkan, dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.145.423.061.

Ia berharap, setelah DHKP dan SPPT didistribusikan, camat, kades, dan lurah sebagai ujung tombak penagihan dapat segera mengoptimalkan pembayaran PBBP2 di wilayah masing-masing.

“PBBP2 ini termasuk salah satu penyumbang pajak daerah terbesar di Kabupaten Lebong. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut berkontribusi pada pembangunan daerah,” tegasnya.

Pembayaran PBBP2 dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari teller Bank Bengkulu, ATM, mobile banking, hingga toko retail modern yang bekerja sama dengan Bank Bengkulu. Wajib pajak juga bisa membayar secara kolektif melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Batas waktu pelunasan PBBP2 ditetapkan hingga 31 Oktober 2025. Jika lewat dari tenggat, wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 1 persen per bulan dari nilai ketetapan pajak.

“Kami optimis target penerimaan PBBP2 tahun ini dapat tercapai 100 persen,” tutup Monginsidi.