Beras Langka, Ombudsman Minta Pemerintah Cepat Bertindak

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, meminta pemerintah segera mencari jalan pintas sebagai solusi untuk mengatasi kondisi kelangkaan beras yang terjadi saat ini.

Yeka mengatakan, Ombudsman sudah mengecek kondisi stok beras ke pasar tradisional maupun ke pasar swalayan.

Hasilnya, beras sudah dalam kondisi yang langka karena yang paling murah dijual dengan harga Rp12 ribu per kilogram.

"Dan ternyata kelangkaan stok itu terkonfirmasi, ada penggilingan besar yang biasa punya 30 ribu ton, sekarang hanya dua ribu ton. Ada yang tadi punya lima ribu ton, sekarang 200 ton," kata Yeka dikutip Sabtu (9/8). 

Yeka mendesak, pemerintah perlu betul-betul memitigasi masalah kelangkaan beras karena waktunya sudah tidak banyak.

"Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah perlu memberi rasa aman kepada produsen beras, baik ke usaha penggilingan dengan skala besar maupun kecil.

Jangan sampai mereka merasa takut karena adanya polemik beras oplosan. Untuk itu, Yeka menyarankan kepada pemerintah agar melepas cadangan beras yang dimiliki Bulog ke pasaran.

Pemerintah juga perlu menunda atau sementara tak memberlakukan aturan yang melarang pelaku usaha menyerap beras Bulog dari impor tahun lalu.

"Ombudsman menilai jalan pintas ke depan ini harapannya Bapanas turun untuk menunda peraturan badan soal mutu label beras," katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memantau terkait harga beras di pasar tradisional dan pasar moderen sebab harga beras di pasar tradisional justru lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar moderen yang masih menerapkan harga eceran tertinggi (HET).

"Persoalan HET, meminta pemerintah segera mencabut HET beras premium, biarkan swasta menyediakan beras sesuai mekanisme pasar, pemerintah bisa mengevaluasi kalau beras sudah mahal," pungkas dia. (jp)