Menkeu Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemenkeu Terkena Efisiensi Rp 8,9 T

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Anggaran Kementerian Keuangan 2025 turut terkena efisiensi, sebagai bagian dari kebijakan penghematan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran Kemenkeu terkena efisiensi Rp 8,9 triliun.

Penghematan anggaran tersebut dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang mendorong efisiensi lebih lanjut, terutama pada belanja pegawai, operasionalisasi kantor, serta penggunaan sarana kantor secara bersama dan efisien.

“Dari (total anggaran) 2024 sebesar Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp 8,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7).

Dia menjelaskan bahwa anggaran Kemenkeu tercatat Rp 42,82 triliun. Namun, jika memperhitungkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU), seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), maka total anggaran Kemenkeu mencapai Rp 53,19 triliun.

“Kementerian Keuangan  dalam hal ini total anggaran 2025 Rp 42,8 triliun. Kalau ditambah BLU, BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit (BPDPKS), LPDP, LMAN, itu semuanya menjadi Rp53,19 triliun,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukanlah hal baru bagi Kemenkeu. Sepanjang 2020-2024, Kemenkeu tercatat telah melakukan efisiensi sebesar Rp 2,82 triliun.

“Dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka terjadi efisiensi secara makro dalam pengelolaan APBN, pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” ujar Suahasil.

Menurut dia, efisiensi ini tidak akan berdampak negatif terhadap realisasi penerimaan negara. Hal itu mengingat kinerja penerimaan negara dalam tiga tahun terakhir selalu melampaui target.

“Jadi, tren penurunan efisiensi ini seharusnya tidak mengganggu realisasi penerimaan. Secara administrasi tentu realisasi penerimaan negara sangat tergantung juga kepada kondisi ekonomi global, sektor keuangan global, kondisi ekonomi domestik, dan juga gerak harga komoditas seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi,” katanya. (jp)